Refleksi 10 Bulan Kepemimpinan, Bupati Ketapang Tegaskan Arah Pembangunan Tak Boleh Mundur

KETAPANG, insidepontianak.com — Bupati Ketapang Alexander Wilyo merefleksikan 10 bulan awal kepemimpinannya sebagai fase konsolidasi dan penataan arah pembangunan daerah.

Ia menegaskan, Kabupaten Ketapang harus terus bergerak maju dan tidak boleh berjalan mundur. Refleksi tersebut disampaikan Alexander Wilyo dalam kegiatan Kaleidoskop 10 Bulan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang digelar di Pendopo Bupati Ketapang, Selasa (30/12/2025) malam.

Alexander Wilyo menegaskan bahwa amanah sebagai bupati bukanlah hasil kehebatan pribadi, melainkan mandat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan sepenuh hati demi kemajuan daerah.

“Saya dititip amanah untuk membawa Ketapang lebih maju. Sejak awal saya bertekad mencurahkan tenaga, waktu, dan pikiran untuk kemajuan daerah ini,” ujar Alex.

Ia menekankan, tanggung jawab pembangunan tidak bisa dijalankan seorang diri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dengan semangat gotong royong.

“Ketapang ini rumah besar milik kita bersama. Tidak mungkin maju kalau kita tidak berjalan bersama sesuai kapasitas masing-masing,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Alex mengapresiasi capaian kinerja perangkat daerah selama 10 bulan terakhir, meski mengakui masih terdapat sejumlah catatan dan pekerjaan rumah.

Salah satunya terkait pembangunan infrastruktur, termasuk ruas Pelang Kepuluk – Kepuluk Batu Tajam yang belum rampung sesuai target sebelum Natal.

Di tengah perkembangan era digital, Alexander menilai pola komunikasi pemerintah dengan masyarakat mengalami perubahan signifikan. Ia mengaku banyak menerima laporan langsung dari warga melalui media sosial.

“Hampir semua informasi di lapangan saya tahu dari masyarakat. Karena itu kita harus responsif. Semua harus berfungsi, dari OPD sampai desa. Camat dan kepala desa harus menjalankan perannya,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa masa awal kepemimpinannya difokuskan pada konsolidasi internal. Hasil dari proses tersebut diharapkan mulai terlihat pada periode 2026 hingga 2029, seiring dengan hasil lobi ke pemerintah pusat.

Mulai Januari 2026, Alexander mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan capaian kinerja secara terbuka kepada publik. Pelayanan publik menjadi perhatian serius pemerintahannya.

“Kita ini abdi masyarakat. Yang sulit harus dipermudah, yang lama harus dipersingkat. Jangan sampai urus KTP berhari-hari dan masyarakat dilempar ke sana-sini,” ujarnya.

Selain itu, Alex menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kisaran Rp300 miliar saat ini menjadi Rp500 miliar pada 2029, sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Alexander juga memastikan akan melakukan perombakan pejabat eselon II, III, dan IV pada Januari mendatang, dengan mengedepankan aspek kompetensi dan kinerja.

Dalam arah kebijakan pembangunan, ia menegaskan Ketapang tidak lagi berfokus pada perluasan lahan sawit. Pemerintah daerah mendorong industrialisasi dan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.

“Kita ingin industri. Minyak kelapa sawit jangan hanya jadi minyak goreng, tetapi produk turunan lain yang memberi nilai tambah,” katanya.

Di akhir arahannya, Alexander meminta doa dan dukungan masyarakat agar seluruh agenda pembangunan Kabupaten Ketapang dapat berjalan sesuai harapan.