Harmonisasi Gubernur–Wagub Kunci Maju Mundurnya Pembangunan Kalbar

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketegangan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan-Krisanrus Kurniawan, terkait penempatan pejabat eselon II—jabatan setingkat kepala dinas, menjadi pembicaraan publik. 

Sebab, mereka dipilih satu paket lewet Pemilu serentak 2024. Namun, baru setahun memimpin, sudah pecah kongsi. Situasi ini dikhawatirkan menghambat stabilitas pembangunan. 

Ketua Tim Hukum Norsan–Krisantus, Glorio Sanen pun mengingatkan, pertentangan kedua pucuk pimpinan daerah ini tak boleh dibiarkan berlarut. Sebab, konflik internal hanya akan mengganggu jalannya pemerintahan dan merugikan rakyat.

Sanen menegaskan, jabatan gubernur dan wakil gubernur bukan dua jalur berbeda. Keduanya dipilih rakyat. Mandat yang diterima pun satu: memimpin pemerintahan dan memastikan pembangunan daerah berjalan.

“Peran mereka mungkin berbeda, tetapi tujuan tetap sama: membawa perubahan bagi masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi kedua pemimpin daerah tersebut. Apalagi, Kalbar menghadapi tantangan besar. Kesenjangan infrastruktur masih tinggi. 

Angka kemiskinan juga belum beranjak turun signifikan. Masih 6,16 persen per maret 2025. Sementara IPM Kalbar masih di angka 72,09. Terendah se-kalimantan. 

Belum lagi kondisi fiskal yang tertekan setelah pemangkasan dana transfer daerah mencapai Rp522 miliar. Dengan defisit mengintai, perpecahan di pucuk pimpinan justru memperberat keadaan.

“Untuk menjawab persoalan ini, pemerintah daerah harus harmonis. Kesolidan itu wajib, agar kita bisa keluar dari tekanan besar dan memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan rakyat,” tegas Sanen. 

Terkait pelantikan pejabat eselon II, ia meyakini Pemprov Kalbar telah menerapkan sistem meritokrasi: menempatkan pejabat sesuai kapasitas dan kompetensinya. 

Sanen berharap, dengan kedua pemimpin Kalbar tetap fokus pada agenda utama: pemerataan pembangunan dan pemenuhan janji kepada masyarakat.

“Fokus mereka harus pada kepentingan yang lebih besar. Bukan pada persoalan internal yang menguras energi,” katanya.

Sebagaimana diketahui, isu keretakan muncul setelah Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, meluapkan kekecewaan karena tak dilibatkan dalam proses seleksi pejabat eselon II. 

Ia makin geram ketika pelantikan tiba-tiba dijadwalkan berlangsung hari ini, Jumat (5/12/2025). Krisantus hanya menerima surat pemberitahuan tanpa tembusan resmi yang ditujukan kepadanya.***