Dewan Kalbar Kasdi Minta Pemprov Prioritaskan Perbaikan Jalan Rusak Parah di Ketapang

PONTIANAK, insidepontianak.com – Anggota DPRD Kalimantan Barat dari Dapil Ketapang–Kayong Utara, Kasdi, mendesak pemerintah provinsi memprioritaskan perbaikan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Ketapang yang kondisinya rusak parah.

Ruas jalan yang disorot meliputi Tumbang Titi–Tanjung, Pesaguan–Kendawangan, serta Simpang Sungai Gantang–Teluk Batu. Kerusakan jalan itu tak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat pedesaan.

“Keluhan ini sudah lama. Tapi kemampuan APBD terbatas, sementara jalan rusak sangat banyak,” ujar Kasdi, Kamis (22/1/2026).

Legislator PDI Perjuangan itu mengapresiasi langkah pemerintah daerah. Namun ia mengakui, pemotongan dana transfer pusat ke daerah lebih dari Rp500 miliar menjadi hambatan besar pembangunan infrastruktur pada 2026.

“Ini salah satu kendala utama,” katanya.

Meski begitu, Kasdi terus mendorong agar ruas-ruas kritis tersebut masuk skala prioritas Pemprov Kalbar.

Ia menyebut sudah ada angin segar perbaikan tahun ini. Anggaran disiapkan Rp16 miliar untuk Tumbang Titi–Tanjung, Rp12 miliar untuk Tanjung–Marau, serta Rp7 miliar untuk Sungai Gantang–Teluk Batu. Namun, dana itu belum cukup untuk menuntaskan seluruh persoalan.

“Belum bisa tuntas. Paling tidak titik terberat dulu. Kalau belum diaspal, difungsionalkan, ditimbun agar tidak menghambat aktivitas warga,” ujar Kasdi.

Ia merinci, ruas Tumbang Titi–Tanjung tersisa sekitar 8 kilometer, Tanjung–Marau sekitar 5 kilometer. Sementara Sungai Gantang–Teluk Batu masih lebih dari 50 kilometer dan menjadi tantangan terberat karena minim jalan alternatif.

“Ini yang paling berat. Musim hujan becek, musim panas debu. Dampaknya sampai ke ISPA dan penyakit lain. Harus jadi perhatian serius,” tegasnya.

Selain mengandalkan APBD, Kasdi meminta Pemprov Kalbar mendorong peningkatan dana bagi hasil, terutama dari sektor sawit. Produksi terus naik, namun DBH yang diterima daerah justru menurun.

“Produksi besar, tapi DBH makin kecil. Ini bukan salah daerah. Ruang fiskal kita memang dibatasi,” ujarnya.

Kasdi juga mendorong peningkatan status beberapa ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional agar pembangunan lebih cepat.

Terakhir, ia meminta perusahaan yang beroperasi di Ketapang turut berkontribusi melalui program CSR, khususnya yang menggunakan jalan provinsi sebagai akses utama.

“Investasi harus memberi dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.***