DPRD Ingatkan Pemprov Kalbar, Program 2026 Segera Dieksekusi, Jangan Lagi Tunggu Akhir Tahun!

PONTIANAK, insidepontianak.com – DPRD Kalimantan Barat meminta pemerintah provinsi segera mengeksekusi program pembangunan 2026 di awal tahun.

Gerak cepat penting dilakukan agar manfaat belanja APBD bisa segera dirasakan masyarakat, dan serapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun.

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa, menegaskan APBD 2026 sudah disahkan sejak 2025. Seluruh perencanaan juga telah disusun. Artinya, alasan untuk menunda pekerjaan sudah tidak relevan.

Ia pun mengingatkan agar kesalahan lama tidak kembali terulang. Tahun 2025 menjadi contoh buruk. Banyak program baru dilaksanakan di akhir tahun.

Akibatnya, serapan anggaran lamban dan kualitas pekerjaan tidak maksilal. “Karena itu, jangan lagi mengulang pola lama. Baru bergerak saat waktu hampir habis,” pesannya.

Menurut Prabasa, kunci dalam melaksanakan program pembangunan yang terjadwal dalah disiplin waktu.

Jika perencanaan dimatangkan pada Februari dan proses lelang dimulai Maret, maka serapan anggaran bisa berjalan lebih cepat, lebih rapi, dan lebih maksimal.

“Kalau itu dilakukan, serapan pasti bergerak sejak awal,” katanya.

Ia juga mengingatkan, kebiasaan mengejar pekerjaan di penghujung tahun bukan hanya berisiko secara teknis. Pola ini kerap menjadi catatan serius pemerintah pusat dalam evaluasi kinerja daerah.

“Apalagi dikejar di musim hujan. Kualitas jadi taruhan. Ini keluhan yang sering kami dengar dari masyarakat saat reses,” ucapnya.

Prabasa mendorong Pemprov Kalbar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyerapan anggaran tahun-tahun sebelumnya. Perubahan harus nyata.

Ia optimistis, dengan koordinasi yang lebih solid antara DPRD dan perangkat daerah, ditambah adanya rotasi pejabat di lingkungan Pemprov Kalbar, pelaksanaan program 2026 bisa lebih tertib dan tepat waktu.

“Kami ingin 2026 jadi pembuktian. Serapan harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.

Soal arah pembangunan, Sekretaris Golkar Kalbar itu memastikan DPRD tetap mendukung visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat.

Infrastruktur tetap menjadi prioritas. Namun penguatan layanan publik tak boleh tertinggal. Pendidikan, kesehatan, dan sektor sosial harus berjalan seimbang.***