Pengamat Minta Polda Kalbar Bekerja Maksimal Berantas Mafia TPPO

PONTIANAK, insidepontianak.com - Pengamat Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Herman Hofi Munawar meminta Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO Polda Kalbar benar-benar bekerja maksimal mengungkap kasus TPPO. Sebab, menurutnya kasus TPPO yang terjadi melibatkan banyak pihak yang punya kewenangan besar. Banyak mafia yang bermain di kasus ini. Herman Hofi Munawar mengapresiasi Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menginstruksikan jajarannya membentuk Satgas dan mengungkap kasus TPPO di seluruh wilayah di Indonesia. Sebab, kasus TPPO yang terjadi sudah sedemikian gentingnya. Apalagi, Kalbar tempat transit tebersar tenaga kerja yang masuk dari berbagai wilayah. Per tahun, ada 30 sampai 40 ribu tenaga kerja yang masuk dari pintu perbatasan Kalbar-Malaysia. "Untuk itulah pintu masuk dan keluar Kalbar harus dijaga betul. Memang agak rumit karena kita ada ratusan jalan tikus. Ini yang perlu pengawasan ekstra," kata Herman Hofi Munawar, Jumat (9/6/2023). Menurut Herman, salah satu penyebab maraknya TPPO karena lapangan kerja yang sulit. Di sisi lain, tingkat pendidikan masyarakat masih rendah. Kondisi ini membuat sejumlah masyarakat mudah tertipu dan dibujuk rayu untuk ikut bekerja di luar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia atau PMI. Di samping itu, sebagian besar PMI tak mendapat informasi dari pemerintah soal jalur prosedural. Akhirnya, masyarakat lebih cenderung memilih menjadi PMI gelap. Untuk itu, Herman mendorong, tim Satgas TPPO Polda Kalbar benar-benar melakukan evaluasi terhadap kinerja penyalur, sehingga dipastikan warga yang dikirim bekerja di luar negeri tidak ilegal. Di sampin itu, Satgas diminta membongkar mafia yang mencari untung lewat perdagangan PMI ilegal. Herman meyakini, kasus TPPO tak berdiri sendiri. "Dia punya tim dan melibatkan banyak pihak yang punya kewenangan," ucapnya Satgas TPPO Polda Kalbar juga diminta meningkatkan kerja intelenjen untuk mengetahui jaringan penyalur PMI Ilegal. Dengan begitu, bisa diketahui pihak mana yang bermain. "Kita juga berharap Satgas TPPO Polda Kalbar bekerja sama dengan Pemerintah Daerah karena bisa jadi TPPO juga melibatkan orang Pemda karena berkaitan pemalsuan dokumen kependudukan," pungkasnya. (Andi)***