Pemkab Ketapang Gandeng Politeknik untuk Menyeleksi Bakal Calon Kepala Desa

3 Maret 2024 09:29 WIB
Ilustrasi

KETAPANG, insidepontianak.com - Pemerintah Kabupaten Ketapang, gandeng kampus Politeknik untuk menyeleksi bakal calon kepala desa, yang akan mengikuti pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak 2023.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatangan naskah MoU antara Sekda Ketapang, Alexander Wilyo dengan Rektor Politeknik Ketapang, Kamis (11/5/2023).

Alexander Wilyo berharap kerja sama ini berjalan dengan baik. Sehingga bisa menyeleksi bakal calon kepala desa yang akan berkompetisi secara demokratis pada Pilkades serentak nanti.

Adapun desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak sebanyak 121 desa. Bakal calon kepala desa yang diwajibkan mengikuti seleksi akademis yaitu bagi desa yang memiliki kandidat lebih dari lima orang.

Sedangkan desa yang memiliki bakal calon di bawah lima kandidat, maka bakal calonnya cukup melengkapi administrasi persyaratan, untuk mengikuti proses pemilihan secara langsung.

"Ada 190 bakal calon kepala desa dari 27 desa yang harus melaksanakan seleksi akademis, karena kandidatnya lebih dari lima orang," jelasnya.

Adapun seleksi akademis terhadap bakal calon kepala desa dijadwalkan digelar pada Selasa, 16 Mei 2023, di kampus Politeknik Ketapang.

Tahapan ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dalam Perbub ini ditegaskan, pihak DPMPD selaku panitia penyelenggara tingkat kabupaten bekerja sama dengan Politeknik diminta melaksanakan ujian seleksi bakal calon kepala desa yang memiliki kandidat melebihi lima orang.

Alexander Wilyo berpesan, bakal calon kepala desa yang akan mengikuti seleksi akademis, agar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.

Sebab, seleksi ini bukan sekedar formalitas. Penilaiannya benar-benar dilakukan secara profesional. Nilai peserta akan dirangking. Maka, nilai tertinggi lah nanti yang akan dipilih untuk mengikuti pencalonan tahap selanjutnya.

"Saya sudah memberi arahan kepada Politeknik, agar menyatukan tiga komponen soal multiple choice," katanya.

"Yaitu, pengetahuan ideologi kebangsaan, mengukur pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan pemerintahan desa yang meliputi keuangan, administrasi dan kemasyarakatan kemudian yang terkahir pengetahuan umum," pungkasnya.***

Leave a comment