DPRD Kalbar Optimis Perbedaan Pandangan Belanja APBD Kalbar 2023 Diselesaikan Lewat Kemendagri

PONTIANAK, insidepontianak.com - Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad optimis perbedaan persepsi antara legislatif dan eksekutif terhadap belanja dalam APBD Kalbar Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan lewat fasilitasi tim Kementerian Dalam Negeri atau Kemenagri.

"Saya yakin ada solusi terbaik. Karena postur APBD tak berubah hanya berbeda pandangan dari sisi belanja," kata Syarif Amin Muhammad.

Baca Juga: Fraksi PDI Perujuanan DPRD Kalbar Harap Pemprov Lakukan Pengadaan Barang di Awal Tahun

Perbedaan nilai belanja di APBD Kalbar Tahun Anggaran 2023 tersebut diakibatkan karena eksekutif mengajukan usulan baru yang berbeda dengan yang sebelumnya dibahas tim Badan Anggaran dengan TAPD.

Namun, dalam paripurna Selasa (28/11/2022) semua Fraksi DPRD Kalbar menerima dengan catatan terhadap usulan pertama Pemprov Kalbar.

Baca Juga: Dianggap Membebani, Fraksi PAN DPRD Kalbar Kembali Tagih Janji Gubernur Sutarmidji Bubarkan Perusda

"Perberbedaan masalah belanja. Pak Sekda dan Pak Gubernur sudah mengirimkan surat tetapi diterima agak lambat,"katanya.

Kendati demikian, karena delapan Fraksi sudah menyampaikan menerima, maka APBD Kalbar Tahun Anggaran 2023 disahkan.

Baca Juga: Dewan Kalbar Heri Mustamin Minta PLN Benahi Instalasi Listrik di Kelurahan Dalam Bugis

Sementara itu, Sekda Kalbar, Harison menyebut ketok palu sudah dilakukan. Hanya saja Pemprov belum sepakat terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2023. Perbedaan ini terletak dibelanja.

Untuk itulah, Pemprov Kalbar akan meminta Kemendagri memfasilitasi menyelesaikan perbedaan ini.

Baca Juga: Dewa-19 Batal Manggung di Kubu Resort Kubu Raya, Fans Kecewa

"Nantinya Kemendagri mengirimkan tim memfasilitasi antara eksekutif-legislatif," kata Harison.***