• Jumat, 7 Oktober 2022

Pemkab Sintang dan Pengadilan Negeri Jalin Kerja Sama Administrasi Kependudukan

- Selasa, 8 Maret 2022 | 19:14 WIB
93122b35-a0a4-4cc8-8eb3-374dccada690
93122b35-a0a4-4cc8-8eb3-374dccada690

SINTANG, insidepontianak.com - Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Pengadilan Negeri Sintang menjalin kerja sama terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil . Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Terpadu oleh Bupati Sintang Jarot Winarno dan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Johanis Dairo Malo, di Pendopo Bupati Sintang, Selasa (8/3/2022).

Bupati Sintang Jarot Winarno menyampaikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) seringkali mengalami masalah pencatatan kependudukan di wilayah pedalaman, sehingga nota kesepakatan ini, diyakininya membantu menyelesaikan masalah ini.

“Masyarakat akan mudah mendapatkan hak akan kependudukan dan tertib administrasi. Saya minta Dinas Dukcapil, Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk membantu realisasi nota kesepakatan ini,” terang Bupati Jarot Winarno.

Ketua Pengadilan Negeri Sintang Johanis Dairo Malo menjelaskan, isi nota kesepakatan ini sebenarnya rutinitas sehari-hari baik di Pengadilan Negeri Sintang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, Kecamatan dan Kelurahan.

“Dengan nota kesepakatan ini, kita akan mengkomparasikan tugas kita secara bersama-sama. Ini inovasi kita bersama. Di Melawi sudah kita praktekan, dampaknya luar biasa bagi masyarakat di sana,” terang Johanis Dairo Malo

Ia mengatakan, dengan nota kesepakatan ini, maka masyarakat akan menerima produk dari dari Pengadilan dan Dukcapil, sehingga tidak merasa pelayanan di kabupaten itu mahal.

“Saya berharap rekan-rekan di Polri dan TNI, jangan kaget kalau di kecamatan tiba-tiba ramai, karena kami melaksanakan sidang di kecamatan. Ini juga untuk membantu saudara kita yang tidak mampu tapi ingin mengurus administrasi kependudukan,” ujarnya.

Ia menegaskan, bagi warga yang dinilai tidak mampu, maka pihaknua memberikan pelayanan sidang tanpa biaya.

“Tapi,  bagi yang mampu, wajib membayar biaya sidang. Karena, akan disetorkan ke penerimaan negara bukan pajak,” ujar Johanis Dairo Malo

Hadir pula pada kegiatan itu Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yosepha Hasnah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Agus Jam, Jajaran Pengadilan Negeri Sintang dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. (Ril)

 

Editor: Jaka Iswara

Tags

Terkini

Melkianus Terpilih Sebagai Wabup Sintang

Jumat, 5 Agustus 2022 | 13:48 WIB
X