• Rabu, 17 Agustus 2022

Pemkab Sintang Jalin Kerja Sama dengan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kalbar Terkait Kualitas Pengelolaan Keuangan

- Selasa, 22 Februari 2022 | 18:44 WIB
ac36241d-2373-4e9b-bd01-5f007e341eed
ac36241d-2373-4e9b-bd01-5f007e341eed

SINTANG, insidepontianak.com - Bupati Sintang Jarot Winarno bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Imik Eko Putro menandatangani Perjanjian Kerja Sama Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di Pendopo Bupati Sintang, Selasa (22/2/2022). Perjanjian kerja sama tersebut berlaku selama 5 tahun.

Bupati Sintang Jarot Winarno menyampaikan, sebenarnya kerja sama antara Pemkab Sintang dengan jajaran Jajaran Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat selama ini sudah  baik, tetapi dengan adanya perjanjian kerjasama ini, maka ke depan kerjasama akan lebih baik lagi.

“Dengan kerja sama ini, Jajaran Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat akan bertindak sebagai konsultan dan menjadi tempat jajaran Pemkab Sintang untuk berkoordinasi semua hal seperti perencanaan, pagu dana, realisasi anggaran dan semua yang berkaitan dengan dana pemerintah terutama dana alokasi khusus, anggaran dana desa dan anggaran lain,” terang Bupati Jarot Winarno.

Bupati Jarot berharao kepada Jajaran Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan arahan soal pengelolaan dana dan anggaran, serta hal yang lain yang bisa meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran negara di Pemkab Sintang.

“Ada hal yang baru dalam hal pengelolaan anggaran negara, mohon bimbingannya” pinta Bupati Jarot.

Imik Eko Putro menyampaikan pembangunan di Sintang ini sangat maju dan ada kebijkan untuk mengerem pemberian ijin perkebunan karena berusaha mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

“Kesehatan dan pendidikan bagus. Semua indikator makro bagus. Kerja sama ini merupakan arahan pimpinan kami di Kementerian Keuangan untuk membangun komunikasi dengan pemerintah daerah tentang peranan instansi kami bisa memberikan manfaat yang baik bagi daerah. Kalau tugas dan fungsi kami, tanpa ada MoU, kami wajib menyalurkan dana dari pusat ke daerah,” terang Imik Eko Putro

Ia menegaskan, dengan adanya MoU ini, ada ruang untuk bisa diolah dalam rangka mengoptimalkan kinerja pengelolaan anggaran di daerah. Ruang yang ada itu harus dibuka, misalnya ada dinamika dalam penyaluran DAK dan dana desa yang harus dipahami KPPN dan OPD terkait.

“Dengan MoU ini, diskusi dan konsultasi akan semakin nyaman dan terbuka. Realisasi belanja di Sintang sudah bagus. Dana desa memerlukan perhatian khusus dan harus dipahami. Dan kami berharap penyaluran dana desa bisa lancar dan bisa sampai ke masyarakat di pedesaan,” terang Imik Eko Putro.

Hadir pula pada acara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yosepha Hasnah, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Sintang Sri Budiyono Henricus, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sintang Taufik, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan Jajaran Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. (Ril)

 

Editor: Jaka Iswara

Tags

Terkini

Melkianus Terpilih Sebagai Wabup Sintang

Jumat, 5 Agustus 2022 | 13:48 WIB

PHBI Sintang Gelar Peringatan Isra Mi’raj

Minggu, 27 Februari 2022 | 18:48 WIB
X