• Senin, 8 Agustus 2022

Presiden Jokowi dan Gubernur Sutarmidji Tanam Pohon di Sintang, Kayu Cerucuk Hutan Ambawang Terus Dibabat

- Rabu, 8 Desember 2021 | 15:19 WIB
Presiden Jokoi Tinjau Pembangunan Tanggul Pengendali Banjir di Kelurahan Ladang, Kabupaten Sintang
Presiden Jokoi Tinjau Pembangunan Tanggul Pengendali Banjir di Kelurahan Ladang, Kabupaten Sintang

SINTANG, insidepontianak.com – Salah satu kegiatan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama tiga menteri dan Gubernur Kalbar, Sutarmidji di Kabupaten Sintang, Rabu (8/12/2021), yaitu, menanam pohon di daerah aliran sungai atau DAS di Kelurahan Ladang.

Daerah ini merupakan satu di antara daerah terparah, terdampak banjir di Kabupaten Sintang, sebulan lalu. Menanam pohon, sebagaimana yang dilakukan Presiden Jokowi, dianggap solusi jangka panjang, untuk serapan air. Agar, potensi banjir bisa dikendalikan di masa yang akan datang.

Namun, di sisi lain, dalam praktiknya, di Kalbar sendiri, tak sedikit pohon terus dibabat besar-besaran. Bahkan, secara terang-terangan. Terutama kayu jenis Mentangur. Kayu ini digunakan untuk pembangunan pondasi rumah. Biasa disebut kayu cerucuk.

Teknik pembangunan pondasi gedung-gedung menggunakan kayu cerucuk, sudah jadi pilihan utama di Kalbar. Kayu-kayu cerucuk disediakan di berbagai toko bangunan. Per batang biasa dijual dengan harga Rp30 ribu, hingga Rp50 ribu. Kayu ini sebagian besar dipasok dari hutan di sekitar Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dan daerah lain di Kalbar.

Berdasarkan penelusuran Insidepontianak.com, per hari, beberapa toko bangunan di Kota Pontianak, bisanya menjual sedikitnya 500 batang kayu cerucuk dalam sehari. Bayangkan, ada berapa banyak toko bangunan di Pontianak yang menyediakan kayu tersebut. Berdasarkan asumsi ini, bisa tergambar, betapa masifnya penebangan pohon yang terjadi di Kalbar setiap harinya, dan dibiarkan begitu saja.

Praktik pembangunan pondasi menggunakan teknik kayu cerucuk ini, tentu sangat kontras dengan kampaye menanam pohon, untuk menjaga lingkungan. Seperti, kegiatan Presiden Jokowi menanam pohon di Kabupaten Sintang, hari ini.

Sebab, di satu sisi, penebangan pohon terus dilakukan secara besar-besaran dengan alasan untuk keperluan material pembangunan. Seperti, pembabatan kayu Mentangur untuk cerucuk pondasi bangunan-bangunan baru.

Padahal, di sisi lain, teknologi terus berkembang. Kayu cerucuk yang biasanya digunakan untuk membangun pondasi bangunan, sejatinya bisa diganti dengan metode lain. Salah satunya, kayu cerucuk diganti dengan menggunakan beton.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Barat, Andreas Acui Simanjaya menilai, penggunaan kayu cerucuk untuk pondasi bangunan, mestinya diganti dengan menggunakan beton.

Cara ini untuk menolong pemeliharan ekologi lingkungan. Sebab, penebangan kayu cerucuk yang terus dilakukan secara masif untuk keperluan bangunan, berdampak pada kerusakan lingkungan yang tak disadari.

Acui mengkritik kegiatan serimonial penanaman pohon yang dilakukan Presiden Joko Widodo hari ini, di Kabupaten Sintang. Sebab, ada masalah kerusakan lingkungan yang lebih besar, mestinya jadi perhatian serius.

Salah satunya, pembabatan kayu untuk keperluan material pembangunan yang terus dilakukan, tanpa ada batasan-batasan. Masalah ini menjadi potret, aksi tanam pohon hanya akan sia-sia dan lips service saja dalam penanganan banjir dan lingkungan.

"Biasanya pun pohon yang ditanam sebagai simbolis, tak hidup sampai jadi pohon selayaknya, karena tak diperhatikan," kata Acuy Simanjaya kepada Insidepontianak.com, Rabu (8/12/2021).

Di sisi lain, penanaman pohon memerlukan waktu lama untuk tumbuh dan besar. Sementara, praktik pembabatan liar, juga massif terjadi.

"Ini kontras dengan upaya pemerintah menanam pohon. Tanpa menertibkan pembabatan liar ini, saya kira solusi menangani banjir akan sulit," terangnya.

Di luar itu, Acui berpendapat, solusi jangka pendek untuk memberikan pertolongan warga terhadap ancaman banjir di Hulu Kalbar, salah satunya dengan meninggikan rumah, dan BMKG segera menginformasikan potensi banjir pada warga, setiap waktu atau musim.

"Sementara, solusi jangka panjang adalah perbaikan lingkungan," tegasnya.

Selain itu, pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap penyebab banjir. Ketegasan penataan kawasan hutan menjadi penting dilakukan.

"Pemerintah harus tegas menjaga hutan. Jangan kawasan peruntukan hutan bisa digeser, jika ada kepentingan,” pungkasnya.

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Melkianus Terpilih Sebagai Wabup Sintang

Jumat, 5 Agustus 2022 | 13:48 WIB

PHBI Sintang Gelar Peringatan Isra Mi’raj

Minggu, 27 Februari 2022 | 18:48 WIB
X