• Minggu, 26 Juni 2022

Sukiryanto Pastikan Posisinya Sebagai Anggota DPD RI Bukan Politisi, Niat Maju Ketua PWNU Disebut Murni Kader

- Kamis, 14 April 2022 | 21:19 WIB
sukiryanto
sukiryanto

PONTIANAK, insidepontianak.com -
Anggota DPD RI, Sukiryanto menegaskan, posisinya sebagai senator DPD RI, bukan lah jabatan politik. Dasarnya, proses pendaftaran anggota DPD RI, harus lepas dari kepartaian dan keanggotaan kepartaian.

"DPD itu, adalah lembaga yang tidak boleh ada kesan politik. Di DPD tidak ada politik, bahkan seorang yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD harus keluar dari partai politik," kata Sukiryanto, kepada Insidepontianak.com melalui telepon, Kamis (14/4/2022) malam.

Pernyataan itu, ia sampaikan sebagai klarifikasi pemberitaan di Insidepontianak.com berjudul "Sukiryanto Tarik NU dalam Pusaran Politik" yang tayang pada Kamis (14/4/2022).

Di pemberitaan itu, disebutkan Sukiryanto politisi aktif sebagai anggota DPD RI. Jadi salah satu calon ketua PWNU-Kalbar">PWNU Kalbar di perhelatan Konferwil ke-8 yang dijadwalkan  September 2022. Tak sejalan dengan keinginan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf. Pemimpin NU tidak dari kalangan politisi aktif. Agar tak jadikan NU kendaraan politik.

Atas dasar ini lah, Sukiryanto menyampaikan hak jawab. Ia menegaskan, senator DPD RI, murni lembaga independen. Bukan politisi. Berbeda dengan DPR dan MPR.

Menurutnya, aturan ini bahkan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan ini menyebutkan, pengurus partai politik tak diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD RI. Apabila tetap ingin mendaftarkan diri, maka yang bersangkutan harus mundur terlebih dahulu dari partai politik.

"DPD harus bersih dari partai, tidak boleh jadi pengurus partai, bahkan jika ketahuan dia akan dikenakan sanksi oleh Badan Kehormatan (BK)," katanya.

Di luar itu, Sukiryanto memastikan, niat mencalonkan diri, sebagai ketua PWNU-Kalbar">PWNU Kalbar, dalam Konferensi Wilayah (Konferwil) PWNU ke-8 yang rencananya digelar pada September 2022, murni sebagai kader NU.

"Periode saat ini, saya wakil ketua PWNU-Kalbar">PWNU Kalbar," ucapnya.

Tetap Jabatan Politik

Pengamat politik Universitas Tanjungpura (Untan), Syarif Usmulyadi menilai, posisi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia merupakan bagian dari jabatan politik. Sebab, walau non partai, mereka dipilih melalui mekanisme politik.

"Ada proses pemilu yang diikuti. Calon anggota DPD nyaleg, dan dipilih melalui proses politik, mengikuti pemilihan legislatif walau non partai," kata Usmulyadi, kepada insidepontianak.com, Kamis (14/4/2022).

Menurutnya, sebelum masuk tahapan pemilihan, para calon anggota DPD RI, sudah melakukan proses politik. Salah satunya kampanye mendatangi konstituen. Guna meraup dukungan suara. Kerja-kerja yang dilakukan itu, adalah proses politik.

"Sampai akhirnya tunduk pada keputusan KPU," kata Usmulyadi.

Untuk itulah, Usmulyadi kembali menegaskan, anggota DPD merupakan jabatan politis. Walau statusnya non partai. Dan, secara kelembagaan, DPD adalah unsur politik yang harus ada dalam lembaga legislatif, selain DPR, dan MPR.

Usmulyadi menambahkan, anggota DPD adalah utusan daerah. Fungsinya menyampaikan aspirasi masyarakat daerah ke pusat. Tak hanya itu, DPD juga ikut serta dalam perubahan UUD atau amandemen UUD 1945 bersama DPR dan MPR.

"Mereka sebagai pelaksana dan perencana. Sehingga mereka juga adalah politisi," pungkasnya. (Andi/Abdul).

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Pontianak Fokus Pengentasan Kawasan Kumuh

Kamis, 23 Juni 2022 | 09:11 WIB
X