Serapan Anggaran 2025 Turun, DPRD Pontianak Dorong Evaluasi OPD

PONTIANAK, insidepontianak.com – Serapan anggaran Pemerintah Kota Pontianak tahun 2025 belum maksimal. Hingga akhir tahun, realisasi belanja mentok di sekitar 93 persen.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, angka ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu dievaluasi.

“Kalau serapan menurun, berarti ada masalah. Kalau bukan di perencanaan berarti di eksekusinya,” tegas Bebby.

Ia juga menyoroti masih ada beberapa pekerjaan infrastruktur yang baru dikebut di penghujung tahun. Pola ini dinilai tidak efektif. Juga berisiko menurunkan kualitas pekerjaan.

“Pekerjaan seperti drainase seharusnya dimulai sejak awal tahun. Jika menumpuk di akhir, cuaca jadi kendala. Hujan dan banjir memengaruhi hasil dan serapan belanja,” ujarnya.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Pontianak itu juga menyinggung munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Menurutnya, salah satu penyebab SiLPA adalah program yang gagal direalisasikan akibat perencanaan yang tidak matang.

Ia mencontohkan pembangunan makam yang terhambat persoalan lahan dan administrasi. Anggaran tersedia, namun tak bisa dieksekusi.

“Uangnya ada, tapi programnya gagal jalan. Ini akibat perencanaan yang lemah dan tidak boleh terulang,” katanya.

Bebby berharap, pada tahun anggaran 2026, OPD Pemkot Pontianak memperbaiki kualitas perencanaan, mempercepat pelaksanaan program, dan memastikan anggaran terserap optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.***