• Rabu, 7 Desember 2022

Presiden Jokowi Minta BI Kawal Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik

- Senin, 29 Agustus 2022 | 13:16 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) memberikan keterangan kepada awak media usai melakukan kunjungan di Pasar Cicaheum Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/8/2022). Dalam kunjungan kerjanya di Bandung, Presiden Joko Widodo berkesempatan untuk membagikan bantuan kepada pedagang di Pasar Cicaheum. (ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI)
Presiden Joko Widodo (tengah) memberikan keterangan kepada awak media usai melakukan kunjungan di Pasar Cicaheum Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/8/2022). Dalam kunjungan kerjanya di Bandung, Presiden Joko Widodo berkesempatan untuk membagikan bantuan kepada pedagang di Pasar Cicaheum. (ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI)

JAKARTA, insidepontianak.com - Presiden RI Jokowi minta Bank Indonesia (BI) beserta perbankan, terutama bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), mendampingi serta mengawal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam acara Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS Antarnegara, yang disaksikan secara daring di Jakarta, Senin (29/8/2022).

"Mengenai KKP domestik, saya minta Pak Gubernur Bank Indonesia kemudian perbankan utamanya Himbara, betul-betul mendampingi, mengawal, baik kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, untuk segera masuk ke sistem ini," kata Presiden Jokowi.

Baca Juga: Sudah 2 Jam, Kebakaran Gedung Mangkrak RS Untan Belum Padam, Asap Pekat Masih Mengepul

Presiden Jokowi berharap keberadaan KKP Domestik, yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 196/PMK.05/2018 didefinisikan sebagai alat pembayaran dengan kartu untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, akan tercipta kecepatan pembayaran.

"Mungkin dulu pembayarannya mundur, mundur, mundur, dan (dengan) kartu kredit ini mestinya begitu transaksi, langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita," jelasnya.

Terlebih, kata Jokowi, pemerintah juga tengah membangun agar penggunaan produk-produk dalam negeri betul-betul ditaati bersama, sehingga belanja pemerintah, perusahaan BUMN, pemerintah daerah, semuanya menuju pada pembelian produk-produk domestik.

"Jangan sampai, saya sudah pesan betul, saya pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali, kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah baik dari pajak, dari PBB, masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD, kemudian belanjanya produk-produk impor," tegasnya.

Baca Juga: Komut Bank Kalbar Hadiri Workshop FKDK, Perkuat Laporan Keuangan dan Perpajakan

Halaman:

Editor: Muhlis Suhaeri

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X