• Rabu, 10 Agustus 2022

Pengamat Politik Jerry Massie Sebut Menteri Maju Capres Mesti Mundur

- Kamis, 4 Agustus 2022 | 20:59 WIB
Pengamat politik sekaligus Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie.  (ANTARA/Ho-Ist)
Pengamat politik sekaligus Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie. (ANTARA/Ho-Ist)


JAKARTA, insidepontianak.com - Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan, menteri yang maju sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024 harus mundur dari jabatannya.

"Saya pikir sebaiknya ada waktu dan jeda dimana menteri harus mundur dari jabatannya. Jika tak mundur akan terjadi salah komunikasi dan salah pengertian," kata Jerry Massie, di Jakarta, Kamis.

Jerry Massie pun mempertanyakan alasan Partai Garuda yang menggugat UU No 7 Tahun Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 170 ayat (1) terkait frasa "pejabat negara".

Baca Juga: Tertekan Data Persediaan AS dan Keputusan OPEC Plus, Harga Minyak Dunia Jatuh 3,76 Dolar AS

Partai Garuda menginginkan agar menteri bisa maju di Pilpres tanpa harus mundur dari jabatannya.

Gugatan itu hanya menguntungkan satu sisi yakni si menteri yang sedang menjabat, katanya.

"Partai Garuda dalam kapasitas apa mereka melakukan gugatan, mereka saja tak punya menteri. Kalau Golkar dan Gerindra atau partai yang kadernya duduk di kabinet, maka masih masuk akal," jelas Jerry.

Direktur Eksekutif P3S ini menduga ada menteri yang mendorong partai tersebut untuk menggugat UU Pemilu.

"Jangan-jangan ada menteri yang di dukung partai tersebut yang notabene capres jadi secara eksistensi dan substansi maka mereka ngotot menggugat," kata Jerry.

Baca Juga: Tim Pencak Silat Indonesia Juara Umum Kejuaraan Dunia di Malaysia, Raih 11 Medali Emas

Seharusnya, tambah dia, Partai Garuda mendorong menteri mundur dari jabatannya.

"Bukan sebaliknya, bisa ada kesepakatan politik," ucapnya.

Diketahui, Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu mengatur pejabat negara yang dicalonkan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya

Kecuali, presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR RI, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.***

Editor: Muhlis Suhaeri

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X