• Jumat, 12 Agustus 2022

Kemendagri Dukung Pemerintah DKI Ganti Dokumen Penduduk Usai Perubahan Nama Jalan

- Jumat, 24 Juni 2022 | 20:11 WIB
Kendaraan melintasi Jalan H. Bokir Bin Dji'un yang baru diresmikan menggantikan nama sebelumnya Jalan Raya Pondok Gede ruas Jalan Raya Bogor-Tamini di Jakarta, Selasa (21/6/12022). (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)
Kendaraan melintasi Jalan H. Bokir Bin Dji'un yang baru diresmikan menggantikan nama sebelumnya Jalan Raya Pondok Gede ruas Jalan Raya Bogor-Tamini di Jakarta, Selasa (21/6/12022). (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

JAKARTA, insidepontianak.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dukung Pemerintah DKI Jakarta untuk mengganti dokumen kependudukan warga usai mengubah nama sejumlah jalan di Jakarta.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan masyarakat DKI Jakarta cukup datang ke Dinas Dukcapil untuk mencetak dokumen kependudukan yang baru, sesuai dengan perubahan data jalan.

"Misalnya, dulu Jalan Raya Bekasi-Jakarta diubah menjadi Jalan Si Pitung, tinggal diubah dalam aplikasinya. Nanti, kepada masyarakat akan di-entry data yang baru," kata Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta Jumat (24/6/2022).

Baca Juga: AHY Ketemu Prabowo Subianto untuk Silaturahim

Untuk mengubah data kependudukan sesuai dengan nama jalan yang baru, tambah Zudan Arif Fakrulloh, masyarakat tidak perlu lagi membawa surat pengantar dari ketua RT atau ketua RW.

Zudan Arif Fakrulloh mengatakan Kemendagri akan mendukung proses penggantian dokumen kependudukan dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan DKI Jakarta, antara lain menambah jumlah ketersediaan blanko KTP elektronik.

"Beritahu, 'Pak, dulu saya alamatnya di sini', nanti dicetakkan KTP-el dengan alamat yang baru. Begitu juga KK-nya, untuk anak-anak KIA-nya," tambahnya.

Baca Juga: Anggota DPR RI Minta Pemerintah Serius Antisipasi Krisis Pangan

Terkait perubahan wilayah, baik pemekaran desa maupun pemekaran kabupaten, kota, dan provinsi, termasuk perubahan nama jalan, Zudan mengatakan hal itu biasa terjadi dalam tata kelola pemerintahan.

Halaman:

Editor: Muhlis Suhaeri

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X