• Minggu, 26 Juni 2022

Peneliti Belanda Ward Berenschot Sebut Reformasi Sistem Pemilu Cegah Politik Uang

- Kamis, 23 Juni 2022 | 18:30 WIB
Peneliti Antropologi Politik Komparatif dari University of Amsterdam Ward Berenschot (kiri) dalam diskusi daring "Pemilu 2024: Pertaruhan Demokrasi Indonesia" seperti dipantau dari Jakarta, Kamis (23/6/2022). (ANTARA/Putu Indah Savitri)
Peneliti Antropologi Politik Komparatif dari University of Amsterdam Ward Berenschot (kiri) dalam diskusi daring "Pemilu 2024: Pertaruhan Demokrasi Indonesia" seperti dipantau dari Jakarta, Kamis (23/6/2022). (ANTARA/Putu Indah Savitri)


JAKARTA, insidepontianak.com - Peneliti Antropologi Politik Komparatif dari University of Amsterdam Ward Berenschot mengatakan Indonesia perlu melakukan reformasi terhadap sistem pemilihan umum (pemilu) untuk mencegah praktik politik uang dalam pesta demokrasi.

"Smart reform, dengan menganalisis sistem elektoral yang ada di Indonesia untuk menemukan titik bagaimana mengubah sistem supaya tingkat money politics turun," kata Ward Berenschot dalam diskusi daring Pemilu 2024: Pertaruhan Demokrasi Indonesia seperti dipantau dari Jakarta, Kamis.

Ward Berenschot mencontohkan reformasi sistem pemilu tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk menghentikan praktik politik di masyarakat saat pemilihan umum.

Baca Juga: Transfer Pemain Liga Italia, Salernitana Boyong Joao Pedro dari Cagliari

Peneliti Lembaga Ilmu Bahasa, Negara, dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV) itu, Ward Berenschot mengatakan ​​​​​​​salah satu acuan pengawas pemilu adalah lembaga pengawas pemilu flying squads di India.

"Menurut saya, sekarang Bawaslu tidak diberi kemampuan yang cukup untuk menghentikan money politics. Saya kira, Bawaslu bisa di masa depan, tapi perlu kewenangan yang lebih luas dan anggaran juga yang cukup, contoh negara lain," kata Ward Berenschot.

Terkait reformasi sistem pemilu, Ward mengusulkan sejumlah reformasi sistem pemilu yang menurutnya dapat membuat kampanye pemilu menjadi lebih murah.

Baca Juga: Hanyut Dihantam Badai, Abi Ditemukan Selamat oleh Tim SAR Ternate

Usulan pertama adalah integrasi pemilihan untuk parlemen dan pemilihan kepala daerah. Dia menilai integrasi tersebut dapat dilakukan dengan menempatkan calon di urutan pertama dalam daftar partai terbesar di parlemen untuk secara otomatis menjadi bupati atau kepala daerah.

Selanjutnya, tambahnya, ialah dengan memberlakukan e-voting untuk mengurangi kebutuhan saksi pemungutan suara serta melarang atau mencegah calon membayar mahar politik kepada partai.

Halaman:

Editor: Muhlis Suhaeri

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KPU Ajak Warga Download Aplikasi Lindungi Hakmu

Minggu, 26 Juni 2022 | 21:22 WIB

Presiden Joko Widodo Hadiri KTT G7 di Jerman

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:24 WIB

Taiwan Laporkan Kasus Pertama Cacar Monyet

Jumat, 24 Juni 2022 | 20:24 WIB

AHY Ketemu Prabowo Subianto untuk Silaturahim

Jumat, 24 Juni 2022 | 20:01 WIB
X