Pesan Damai dari Sudarno: Gubernur-Wagub Kalbar Jaga Kekompakan Demi Rakyat

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketegangan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan-Krisantus Kurniawan terkait pengangkatan pejabat eselon II--pejabat setingkat kepala dinas, ikut menyedot perhatian banyak pihak. 

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi DPD PDI Perjuangan Kalbar, Martinus Sudarno, menyampaikan keprihatinannya. Ia berharap komunikasi kedua pimpinan daerah itu segera pulih.

Sebab, menurutnya, Kalbar membutuhkan soliditas di pucuk pemerintahan untuk menghadapi persoalan yang makin kompleks.

Sebagaimana diketahui, hubungan Ria Norsan dan Krisantus memanas setelah Krisantus mengaku tak dilibatkan dalam proses pengisian jabatan eselon II yang dilantik hari ini, Jumat (5/12/2025). 

Martinus menilai ketidakharmonisan ini berbahaya. Dampaknya luas. Bahkan, dapat menghambat pembangunan daerah, terutama di tengah tekanan efisiensi anggaran.

“Masyarakat menunggu pembangunan, bukan pertentangan,” tegasnya.

Ia mengingatkan, Kalbar sedang menghadapi masalah besar: ketimpangan pembangunan, tingginya angka kemiskinan, hingga IPM yang tak beranjak naik signifikan. 

Dengan tantangan seberat itu, ia menilai gubernur dan wagub harus berjalan beriringan, bukan masing-masing membawa haluan sendiri.

“Mereka dipilih masyarakat sebagai satu paket. Tidak baik kalau setelah menang lalu jalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Martinus menilai kebijakan strategis idealnya dibahas bersama. Meski kewenangan formal berada di tangan gubernur, wagub tetap perlu dilibatkan agar tidak muncul kesan disisihkan.

“Wagub juga harus diberi ruang untuk memberi pertimbangan. Kalau komunikasi buntu, pemerintahan bisa mandek,” katanya.

Ia menyebut gambaran yang muncul saat ini seperti gubernur bergerak ke barat dan wagub ke timur tidak ada titik temu. Konflik harus segera diselesaikan. Gubernur mesti memulai membuka diri agar rekonsiliasi terjadi. 

“Kalau begini terus, Kalbar yang rugi,” tegasnya.

Menurut Sudarno, komunikasi yang tersumbat hanya akan merusak pemerintahan, memperlambat pembangunan, dan menurunkan kualitas pelayanan publik.

“Kalau keduanya sama-sama keras, ya selesai. Pemerintahan bisa rusak. Tidak ada jalan lain selain saling membuka diri,” lanjutnya.

Ia juga mengingatkan wagub untuk memahami perannya sebagai pendamping, agar keseimbangan jalannya pemerintahan tetap terjaga. Untuk memperbaiki suasana, Martinus menyarankan keduanya memperbanyak komunikasi informal.

“Sering-seringlah ngopi. Duduk satu meja. Tukar pikiran. Kalau ada yang mengganjal, bicarakan. Jangan dipendam,” pesannya.

Terakhir, ia menekankan pentingnya penempatan pejabat eselon II yang proporsional, sesuai keahlian, dan berpihak pada keadilan.

“Jangan sampai muncul kesan ada kelompok yang diutamakan. Itu bisa mengusik rasa keadilan masyarakat,” tutupnya.***