• Minggu, 26 Juni 2022

Ketua MK Bakar Semangat Mahasiswa Ternate Pentingnya Regenerasi Perjalanan Bangsa

- Selasa, 17 Mei 2022 | 13:23 WIB
Ketua MK Anwar Usman (Dok mkri.go.oid)
Ketua MK Anwar Usman (Dok mkri.go.oid)

TERNATE, insidepontianak.com- Ketua MK (Mahkamah Konstitusi) Anwar Usman membakar semangat pemuda di Ternate, Provinsi Maluku Utara, bagaimana sebuah bangsa dapat menjadi besar dan digdaya, bergantung kepada kontinuitas (kesinambungan) perjalanannya. Satu di antaranya ada pada peran mahasiswa dan pemuda.

Hal itu disampaikan Ketua MK Anwar Usman saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Kebangsaan Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dengan tema “Sinergi Pemuda, Indonesia Bangkit”, Senin (16/5/2022) di Kalumpang, Ternate, di depan mahasiswa dan pemuda di sana.

Ketua MK Anwar Usman mengatakan, salah satu upaya dilakukan dalam menjaga proses regenerasi adalah, dilakukannya penanaman dan pemahaman nilai-nilai dasar tentang hukum dan konstitusi bagi generasi penerus bangsa, mahasiswa dan pemuda.

Oleh karena itu, Ketua MK Anwar Usman menegaskan, dalam rangka menjaga kesinambungan tersebut, proses regenerasi perjalanan sebuah bangsa, mutlak harus dilakukan.

Seperti kalangan mahasiswa dan pemuda, yang notabene merupakan aset generasi penerus bangsa, sejarah telah mencatat berbagai peran mahasiwa dan pemuda yang sangat baik dalam perjalanan kehidupan kebangsaan.

“Bahkan, kemerdekaan dan demokrasi yang kita nikmati hari ini, tentu tidak bisa dilepaskan dari peran dan kiprah mahasiswa dan pemuda yang selalu hadir dan mengambil bagian penting dalam setiap kesempatan,” katanya, dikutip insidepontianak dari laman MK.

Ia juga menjelaskan mengenai MK. Anwar mengatakan cikal-bakal lahirnya pemikiran tentang keberadaan MK di Indonesia, sebenarnya telah dimulai pada saat pembahasan UUD 1945.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Putusan MK Tidak Membatalkan UU Cipta Kerja

Pemikiran tersebut digagas oleh Muhammad Yamin yang ketika pembahasan rancangan UUD oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengatakan pentingnya sebuah lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan untuk membanding undang-undang.

Namun pemikiran tersebut ditolak, dengan beberapa alasan. Pertama, bangsa Indonesia baru saja merdeka, sehingga para sarjana hukum di Indonesia belumlah banyak. Kedua, tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang.

Halaman:

Editor: Agus Wahyuni

Sumber: mkri.id

Tags

Terkini

Banjir di Muara Enim Rendam Ratusan Rumah Warga

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:58 WIB
X