• Sabtu, 25 Juni 2022

Yuk, Lihat Sejarah Terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara

- Senin, 16 Mei 2022 | 10:48 WIB
Wakil Gubernur Kaltara Yansen memimpin apel hari pertama masuk kantor untuk ASN. (Kaltaraprov.go.id)
Wakil Gubernur Kaltara Yansen memimpin apel hari pertama masuk kantor untuk ASN. (Kaltaraprov.go.id)

TANJUNGSELOR, insidepontianak.com - Wilayah Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir, terdiri dari Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan, Kota Tarakan dan Tawau (Sabah sekarang). Di wilayah itu terdapat bermacam-macam suku.

Kesultanan Bulungan didirikan pada 1731. Raja pertama adalah Wira Amir yang bergelar Amiril Mukminin (1731–1777). Raja terakhir atau ke-13, Datuk Tiras yang bergelar Sultan Maulana Muhammad Djalalluddin (1931-1958), seperti dikutip dari .

Baca Juga: Gubernur Kaltara Sedih Harga Satu Sak Semen Satu Koma Lima Juta Rupiah Desak Buka Kran Moratorium

Wilayah Swapraja Bulungan
Kesultanan Bulungan sepakat bergabung dengan Indonesia, di bawah kesepakatan Konvensi Malinau yang dihadiri seluruh raja-raja nusantara pada 7 Agustus 1949. Setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Kerajaan Belanda, wilayah Bulungan menerima status sebagai Wilayah Swapraja Bulungan atau "wilayah otonom" di Republik Indonesia pada 1950. Yaitu, Daerah Istimewa setingkat kabupaten pada 1955.

Sultan terakhir, Jalaluddin, meninggal pada 1958. Sultan dituduh makar dan akan bergabung dengan Malaysia. Sampai sekarang tuduhan itu tidak terbukti. Kesultanan Bulungan dihapuskan secara sepihak pada 1964, dalam peristiwa berdarah, pembakaran dan pembantaian pada Kesultanan Bulungan. Peristiwa itu dikenal sebagai Tragedi Bultiken (Bulungan, Tidung, dan Kenyah). Wilayah Kesultanan Bulungan hanya menjadi kabupaten yang sederhana di Kalimantan Timur.

Baca Juga: Wakil Gubernur Kaltara Yansen Minta ASN Memiliki Loyalitas

Peresmian Daerah Otonomi Baru
RUU pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, sebelumnya telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada 25 Oktober 2012, untuk disahkan menjadi undang-undang (UU). Sejak terbit UU No. 20 Tahun 2012, maka resmi terbentuk Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi ke 34 di Indonesia.

Pada 22 April 2013, Penjabat Gubernur Kalimantan Utara, yaitu Irianto Lambrie dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi di Jakarta. Saat dibentuk, wilayah Kaltara terbagi 5 wilayah administrasi, terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten. Yakni, Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung. Seluruh wilayah tersebut, sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, Kaltara beribukota Tanjung Selor, di Kabupaten Bulungan.***

Editor: Muhlis Suhaeri

Sumber: kaltaraprov.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kepala BNPB Tinjau Penanganan PMK di Jatim

Sabtu, 25 Juni 2022 | 14:24 WIB
X