• Sabtu, 25 Juni 2022

Laporan HAM Deplu AS, Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang Salah Satu Sorotan

- Senin, 18 April 2022 | 16:00 WIB
masjid-ahmadiyah-di-sintang_169
masjid-ahmadiyah-di-sintang_169

WASHINGTON, insidepontianak.com - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyoroti penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Isu kekerasan berbasis politik dan separatisme masih mendominasi.

Ancaman peretasan data pribadi melalui aplikasi PeduliLindungi, menjadi perhatian utama media nasional. Isu lainnya seperti kekerasan serius di Papua dan kekerasan berbasis agama di beberapa daerah, kurang mendapat tempat.

Cakupan laporan Deplu AS ini meliputi pelanggaran hak sipil dan politik seperti kekerasan oleh aparat keamanan, penangkapan warga sewenang-wenang, dan penyelesian kasus di luar pengadilan.

Isu pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya panjang lebar juga dilaporkan. Antara lain ancaman pelanggaran hak privasi, pernikahan anak di bawah umur, dan pelemahan lembaga pemberantasan korupsi.

Sedikitnya ada 2 kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Kalimantan Barat disinggung dalam laporan tersebut.

Pertama, perusakan Masjid Miftahul Huda milik komunitas Ahmadiyah di Kabupaten Sintang. Kedua, tingginya jumlah kasus pernikahan anak.

Pada 3 September 2021 sekelompok orang dilaporkan merusak masjid Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Sintang. Hal itu menyusul perintah Bupati  untuk menutup masjid karena tidak memiliki izin bangunan yang difungsikan sebagai tempat ibadah.

Dikutip dari kompas.com, 3 Februari 2022, Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan, bangunan tempat ibadah milik Ahmadiyah itu akan dialihfungsikan sebagai rumah.

“Setelah itu, tidak boleh lagi menambahkan rumah tersebut dengan simbol masjid dan sebagainya,” kata Jarot dalam keterangan tertulis saat acara silaturahmi dengan Aliansi Umat Islam Sintang.

Pemkab Sintang sebelumnya memberikan opsi membeli bangunan tersebut atau mengubahnya menjadi rumah. Komunitas Ahmadiyah di Desa Balai Harapan memilih opsi mengubah bangunan tersebut menjadi rumah.

Sebagai gantinya, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji akan membangun masjid di Desa Balai Harapan yang digunakan bersama. “Gubernur Kalbar akan membangun satu masjid di Balai Harapan menjadi masjid bersama," ujar Jarot.

Menurut Ketua Komite Hukum Jemaah Ahmadiyah Indonesia, Fitria Sumarni, dalam surat peringatan Bupati muncul framing seolah Masjid Miftahul Huda adalah bangunan tanpa izin.

Padahal kata Fitria, masjid sudah ada sejak tahun 2007 dan digunakan oleh warga. Bangunan masjid yang semula dari kayu kemudian direnovasi tahun 2020.

“Selama 13 tahun Masjid Miftahul Huda digunakan, komunitas di sana bisa menggunakannya dengan aman, nyaman, dan hidup harmonis berdampingan dengan warga sekitar. Tidak ada penolakan,” kata Fitria.

Dalam laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat disebutkan polisi menangkap 22 orang terkait kasus tersebut. Tiga orang diadili sebagai dalang potensial serangan itu.

“Kelompok-kelompok muslim garis keras terkadang mengintimidasi orang-orang yang dianggap sebagai kritikus Islam,” begitu bunyi laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Laporan itu juga menyoroti pengadilan Indonesia yang secara resmi mengizinkan lebih dari 33 ribu pernikahan anak dengan persetujuan orang tua. Sebanyak 60 persen kasus diantaranya melibatkan anak di bawah 18 tahun.

Muncul kekhawatiran tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 mendorong orang tua menikahkan anak untuk mengurangi beban keluarga.

Provinsi dengan tingkat pernihakan dini tertinggi adalah Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

“Pendorong utama pernikahan dini adalah kemiskinan, tradisi budaya, norma agama, dan kurangya pendidikan kesehatan reproduksi seksual.”

Dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, pemerintah menetapkan target mengurangi jumlah kasus pernikahan anak menjadi 8,7 persen.

Masalah pelanggaran HAM yang signifikan terjadi di Indonesia antara lain, pembunuhan di luar hukum atau sewenang-wenang oleh aparat keamanan negara, penyiksaan oleh polisi, serta kondisi penjara yang keras dan mengancam jiwa.

Masalah serius lainnya yang menjadi sorotan Amerika diantaranya independensi peradilan, pelanggaran hukum privasi, serta pelanggaran serius dalam konflik Papua dan Papua Barat. Termasuk pelanggaran hukum sipil, penyiksaan, dan kekerasan fisik. (*)

 

Editor: Haksoro

Tags

Terkini

Kepala BNPB Tinjau Penanganan PMK di Jatim

Sabtu, 25 Juni 2022 | 14:24 WIB
X