• Senin, 8 Agustus 2022

Konflik Pimpinan DPRD Mempawah dengan Anggota Drama Kepentingan

- Selasa, 26 Januari 2021 | 21:31 WIB
Penyegelan Kantor DPRD Mempawah
Penyegelan Kantor DPRD Mempawah

MEMPAWAH, insidepontianak.com - Aktivis Bumi Galaherang, Mohlis Saka, jauh hari telah prediksi konflik antar pimpinan dan anggota DPRD Mempawah hanya soal bargaining kepentingan. Karena itu, dia tak heran jika konflik internal tersebut kini diklaim selesai.

"Ini soal bergaining internal saja,” kata Mohlis Saka kepada insidepontianak.com, Selasa (26/1/2021).

Namun menurutnya, cara bergaining seperti itu, justru meninggalkan pandangan buruk terhadap lembaga DPRD Mempawah. Kepercayaan masyarakat akan hilang.

Sebab, para wakil rakyat yang dipilih dengan ongkos mahal, ternyata pragmatis. Mereka bertengkar hanya urusan kepentingan sendiri. Persoalan internal diumbuar ke publik. Menggambarkan ketidak dewasaan dalam berpolitik.

Mohlis pun menyesalkan sikap anggota DPRD Mempawah yang kekanak-kanakan. Apalagi, yang diributkan hanya soal program Ketua DPRD dan unsur Pimpinan. Sikap mereka sampai menyegel ruang kerja sangat tak patut dan memalukan.

“Ini yang membuat publik kecewa. Anggota DPRD tak punya hak menyegel gedung DPRD. Yang punya hak itu rakyat, bukan anggota DPRD," kata Mohlis.

Dia meminta  DPRD Mempawah evaluasi diri dan perbaiki kinerja. Jangan lagi pertontonkan kisruh internal. Kerja wakil rakyat bukan bertikai. Tapi suarakan aspirasi masyarakat yang kini sedang terjepit ekonomi.

"Saya empat bulan lalu dampingi 1.203 nelayan di Sungai Kunyit. Dua kali surat masuk ke DPRD, minta fasilitasi bertemu eksekutif. Tapi sampai sekarang tak ada tanggapan surat kami. Harusnya yang seperti ini yang dikerjakan Dewan. Bukan bertengakar kepentingan mereka," Pesannya.

Menurut Mohlis, ribut-ribut DPRD Mempawah bukan hanya kali ini terjadi. 2019 lalu, DPRD Mempawah juga konflik dengan eksekutif, terkait Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Bahkan waktu itu para Dewan sempat sidak ke Eksekutif. Lalu menggunakan hak interpelasi memanggil Bupati. Kemudian mereka menggunakan hak angket, untuk merombak KUA-PPAS tersebut.

“Tapi, sampai sekarang kita tidak melihat hasil kerja mereka," pungkasnya kesal.

Klaim Konflik Selesai

Konflik internal  Ketua dan anggota DPRD Mempawah memanas dan menjadi tontonan publik. Puncaknya, Kamis (21/1 /2021) lalu. Para anggota DPRD Mempawah kompak menyegel kantornya sendiri.

Mereka nyatakan mosi tak percaya kepada Ria Mulyadi selaku Ketua DPRD. Karena menganggap ketuanya arogan dan semena-mena dalam mengambil keputusan. Namun, rupanya sikap itu tak berlangsung lama.

Konflik tersebut kini buru-buru diklaim selesai. Hal itu disampaikan Anwar, Anggota DPRD Mempawah. Yang awalnya paling depan suarakan mosi tak percaya kepada Ketua DPRD Mempawah. Menurut politisi Nasdem itu, konflik Ketua DPRD dengan anggota berakhir setelah klarifikasi dilakukan Ketua dan Sekretaris Dewan.

"Kami anggap, persoalan kami sudah clear dan menjadi pelajaran bagi lembaga kami," kata Anwar.

Padahal, sebelumnya, Anwar lah yang paling lancang menuding Ria Mulyadi tidak paham peran di legislatif dan lambat ambil keputusan. Bahkan dia menilai, Ria Mulyadi tidak layak duduki kursi Ketua DPRD Mempawah.

Sebab tidak paham aturan main di legislatif. Beberapa keputusan diambil sendiri tanpa melibatkan anggota. Tidak mencerminkan sistem kerja DPRD yang menganut sistem kolektif kolegial.

Anwar juga sempat menuding Ria Mulyadi sewenang-wenang sebagai ketua. Karena memutuskan sesuatu tanpa melihat landasan hukum Perundang-Undangan.

Namun ucapan Anwar seperti angin berhembus. Hilang sekejap, tanpa pertanggungjawaban. Menyiratkan konflik ketua dan anggota DPRD Mempawah yang berujung penyegelan ruang kerja, hanya drama kepentingan. Dan sekarang masalah itu diklaim selesai begitu saja.

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Sejumlah Desa di Kabupaten Katingan Dilanda Banjir

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 17:01 WIB
X