• Minggu, 14 Agustus 2022

Lakukan KDRT hingga Judi, Oknum ASN di KKU Terancam Sanksi Berat

- Rabu, 19 Januari 2022 | 16:12 WIB
kdrt
kdrt

KAYONG UTARA, insidepontianak.com - Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di kantor Camat Kepulauan Karimata, di Kabupaten Kayong Utara (KKU) berinisial SR kembali tersandung hukum.

Pasalnya, SR melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sebelumnya, SR sendiri juga pernah diproses pihak kepolisian karena kasus perjudian.

Saat dikonfirmasi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kayong Utara, Jumadi Gading membenarkan mengenai hal tersebut.

Dikatakan Jumadi, peristiwa KDRT tersebut dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Ketapang.

“Informasi terakhir divonis selama delapan bulan. Jaksa itu banding, karena hukumannya lebih rendah. Karena KDRT inikan hukumannya lebih tinggi,” kata Jumadi Gading.

Dilanjutkan Jumadi, saat ini yang bersangkutan dibebastugaskan, selama proses hukum berjalan.
Kasus KDRT ini diakui Jumadi mengarah ke sanksi berat, karena pelaku KDRT tersebut sebelumnya pernah berurusan dengan penegak hukum.

“Hukuman sementara yang dilakukan BKPSDM kami membebaskan jabatan sementara dari PNS. Kalau inkrahnya sudah selesai, baru kita lakukan langkah-langkah disiplin selanjutnya,” ungkapnya.

“Ini kategori sedang ke arah berat karena ini bisa saja penundaan berkala, atau kenaikan gaji itu akan dilakukan untuk hukuman dia selanjutnya. Karena, yang bersangkutan sudah penah melakukan kasus 303 (judi, red) waktu itu,” timpalnya.

Terpisah, Camat Kepulauan Karimata, Hendra saat dikonfirmasi juga membenarkan peristiwa tersebut. Dikatakan Hendra, kasus KDRT yang dilakukan salah satu stafnya tersebut terjadi pada bulan september 2021 lalu.

“Kejadiannya sekitar bulan September 2021 dan saat ini sudah masuk dalam penanganan oleh pihak Kejaksaan Negeri Ketapang,” katanya, Selasa (18/1/2022).

Namun, terkait peristiwa tersebut, pihak Kecamatan Kepulauan Karimata belum menerima surat tembusan dari Pengadilan Negeri Ketapang.

“Ya benar, tapi kantor kecamatan ndak ada tembusan surat dari pengadilan (PN Ketapang). SR bersangkutan bekerja di Kecamatan sebagai staf,” terangnya.

Editor: Administrator

Tags

Terkini

X