• Minggu, 25 September 2022

Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Hampir Selesai, Thomas: Petani akan Dibiayai Pemprov Kalbar

- Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:36 WIB
Ketua Pansus Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Thomas Alexander, Rabu (10/8/2022). (Insidepontianak.com/Ist)
Ketua Pansus Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Thomas Alexander, Rabu (10/8/2022). (Insidepontianak.com/Ist)

PONTIANAK, insidepontianak.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, atau Pemprov Kalbar berkewajiban mendanai dan membiayai petani, jika Rancangan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang digagas DPRD Kalbar, disahkan menjadi Perda.

"Kalau Perda ini disahkan, Pemerintah daerah berkewajiban mendanai dan membiayai petani, karena sifatnya mengikat," kata Ketua Pansus Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Thomas Alexander, Rabu (10/8/2022).

Baca Juga: Beringasnya Oknum PPSU Tega Tendang dan Labrak Pacarnya dengan Motor, Berujung Diproses Hukum

Thomas mengatakan, Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sudah selesai di bahas. Tinggal difinalisasi dan paripurnakan. Konsep Perda ini tak lain untuk memberdayakan petani.

Sebab, selama ini petani belum diperhatikan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Misalnya, para petani belum merasakan bantuan bibit, pupuk, alat pertanian, hingga tenaga penyuluh yang dibutuhkan petani.

Baca Juga: UPDATE Tersangka Ferdy Sambo :Hari Ini Komnas HAM Sambangi Puslabfor Periksa Uji Balistik

"Kalau ditanya alasan (red, pemerintah) keterbatasan anggaran. Jawabannya selalu normatif," terangnya.

Padahal kata Thomas, petani merupakan garda terdepan yang mesti diperhatikan. Sebab, dalam kondisi krisis sekali pun petani masih bisa swasembada pangan. Bahkan, data Dinas Pertanian sendiri, Kalbar memiliki 5.550 kelompok tani.

Baca Juga: Kurs Hari Ini: Yuan Tergelincir, Berbalik Melemah Menjadi 6,7612 terhadap Dolar AS

Halaman:

Editor: Abdul Halikurrahman

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X