• Sabtu, 1 Oktober 2022

Pekerja PETI Kapuas Hulu Kecewa Izin Tambang Rakyat Belum Keluar Dewan Dorong Provinsi Proaktif

- Sabtu, 2 Juli 2022 | 14:19 WIB
Perwakilan pekerja pertambangan emas ilegal saat audensi di Polres Kapuas Hulu wilayah Kalimantan Barat terkait realisasi perizinan tambang rakyat di daerah tersebut.  (antara)
Perwakilan pekerja pertambangan emas ilegal saat audensi di Polres Kapuas Hulu wilayah Kalimantan Barat terkait realisasi perizinan tambang rakyat di daerah tersebut. (antara)


KAPUAS HULU, insidepontianak.com – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kapuas Hulu lagi-lagi belum bisa menjawab bagaimana upaya agar bisa mempercepat realisasi izin tambang rakyat bagi masyarakat Pekerja Pertambangan Emas Tanpa Izin atau pekerja PETI di Kabupaten Kapuas Hulu.

Faktanya, hingga sekarang, progres bagaimana keinginan masyarakat pekerja PETI di Kapuas Hulu yang mengklaim sudah mengajukan izin tambang rakyat tahun lalu, hingga kini belum menemui titik terang.

Sebelumnya, perwakilan masyarakat pekerja PETI Kapuas Hulu di tiga kecamatan melaksanakan audensi untuk mempertanyakan izin tambang rakyat ke Polres Kapuas Hulu wilayah Kalimantan Barat, Jumat (01/07/2022).

Adapun perwakilan masyarakat pekerja PETI tiga kecamatan itu berasal dari Kecamatan Boyan Tanjung, Bunut Hulu dan Kecamatan Bunut Hilir. Mereka menyampaikan tuntutan progres realisasi perizinan pertambangan rakyat yang telah diajukan beberapa tahun lalu.

Sekretaris Daerah Kapuas Hulu Mohd Zaini, mengatakan Pemkab mendukung agar perizinan tambang rakyat yang pernah diajukan masyarakat segera terealisasi. Ia berjanji Pemkab Kapuas Hulu akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi.

Baca Juga: Dua Pekerja PETI Goa Boma Bengkayang Diduga Tewas Tertimbun Tanah, Peristiwa yang Terus Berulang

Karena dalam izin tambang rakyat, Pemkab Kapuas Hulu punya kewenangan untuk mengeluarkan perizinan pertambangan, namun berada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat setelah adanya kebijakan dari pemerintah pusat.

Kapolres Kapuas Hulu AKBP France Yohanes Siregar menegaskan pihaknya siap mengawal serta melakukan koordinasi dan komunikasi untuk percepatan realisasi izin pertambangan rakyat.

Dia berharap dengan adanya izin kedepannya tidak ada lagi pertambangan emas tanpa izin beroperasi di wilayah Kapuas Hulu.

"Pemerintah sudah berbuat, tetapi banyak kebijakan yang berubah, sehingga itu memakan waktu yang cukup lama, untuk itu diharapkan bisa dipahami oleh pekerja pertambangan emas," kata France.

Halaman:

Editor: Agus Wahyuni

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X