• Rabu, 17 Agustus 2022

Pemkot Singkawang Tingkatkan Mutu Pendidikan Dasar Inklusif

- Selasa, 28 Juni 2022 | 15:39 WIB
Penandatanganan dokumen Janji Perbaikan Pelayanan sebagai bentuk komitmen para pihak untuk bersama-sama meningkatkan kualitas Pendidikan Dasar Inklusif di Kota Singkawang.    (MC Singkawang)
Penandatanganan dokumen Janji Perbaikan Pelayanan sebagai bentuk komitmen para pihak untuk bersama-sama meningkatkan kualitas Pendidikan Dasar Inklusif di Kota Singkawang.   (MC Singkawang)

 

SINGKAWANG, insidepontianak.com – Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Sumastro mewakili Wali Kota Singkawang meluncurkan Maklumat Perbaikan Layanan Pendidikan Dasar Inklusif di Balairung kantor Wali Kota, Senin (27/6/2022).

Peluncuran ditandai dengan penandatanganan bersama dokumen Janji Perbaikan Pelayanan sebagai bentuk komitmen para pihak untuk bersama-sama meningkatkan kualitas Pendidikan Dasar Inklusif di Kota Singkawang.

Janji Perbaikan Pelayanan adalah komitmen sekolah untuk meningkatkan pelayanan, sedangkan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan adalah catatan-catatan penting yang didapat dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh PKBI Singkawang dan ForBERANI bersama sekolah model penyelenggara pendidikan inklusif serta masyarakat yang isinya hal-hal perlu dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dasar Inklusif di Kota Singkawang.

“Ini adalah hasil kerja bersama antara 3 Pilar Pembangunan, yaitu, Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Sipil yang diwakili oleh Forum Bersama Masyarakat Madani (ForBERANI) dan PKBI Singkawang,” kata Sumastro.

Baca Juga: 44 Sapi di Singkawang Terindikasi Terinfeksi PMK

Ia mengatakan kerjasama 3 pilar pembangunan ini harus dicontoh untuk pembangunan-pembangunan dibidang yang lain, seperti kesehatan, ekonomi, budaya, toleransi, dan lain sebagainya. Pembangunan sejatinya diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dengan partisipasi masyarakat menjadikannya lebih bermakna dan sukses.

Dikatakan Sumastro, Pendidikan Inklusif berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1 adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

“Artinya semua anak wajib sekolah. Tidak peduli apakah anak tersebut Berkebutuhan Khusus, tidak peduli apakah anak tersebut disabilitas, anak punya masalah ekonomi, anak broken home, dan lain sebagainya.  Intinya semua anak wajib sekolah tanpa terkecuali,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini bukan pekerjaan yang mudah dan perlu dukungan dari berbagai pihak sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya.

Halaman:

Editor: Andi Ridwansyah

Sumber: Antara

Tags

Terkini

Pemkot Singkawang Siapkan Penyusunan RDTR

Jumat, 22 Juli 2022 | 20:59 WIB

Pemkot Singkawang Terima 3400 Dosis Vaksin PMK

Rabu, 20 Juli 2022 | 21:19 WIB
X