PONTIANAK, insidepontianak.com - Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur menyebut, delapan Fraksi DPRD Kalbar menyoroti persoalan infrastruktur dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) saat membacakan pandangan Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Pemprov Kalbar tahun 2021. Seuruh Fraksi berharap, agar dana infrastruktur ditambah.
"Usulan Fraksi supaya program-program berkaitanya dengan infrastruktur anggarannya ditambah, termasuk bagaimana meningkatkan IPM,” kata Prabasa Anantatur, Jumat (24/6/2022).
Baca Juga: IHSG Dibuka Menguat 24,27 Poin Ikuti Kenaikan Bursa Saham Asia
Menurut Prabasa Anantatur, paripurna tersebut merupakan koreksi terhadap penggunaan APBD yang digunakan Pemprov Kalbar tahun 2021.
Secara umum, delapan Fraksi DPRD Kalbar, tidak mempermasalahkan jika Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang LPJ APBD tahun 2021 disahkan jadi Raperda.
Hanya saja, seluruh Fraksi DPRD Kalbar memberikan koreksi. Agar ke depan kelemahan-kelemahan yang ada dapat diperbaiki oleh Pemrov Kalbar.
"Secara umum bagus, tidak ada persoalan,” ujar Prabasa Anantatur.
Baca Juga: Link Pendaftaran PPDB Online Kota Pontianak Kalimantan Barat Tingkat SD dan SMP 2022
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan mengatakan, APBD tahun 2021 mengalami peningkatan. Awalnya dari Rp 5,7 trilun menjadi Rp 6,4 trilun.
Artikel Terkait
Pandemi Melandai, Komisi V DPRD Kalbar Minta Dinkes Lakukan Penyesuaian Anggaran
DPRD Kalbar Lantik Hendri Makaluasc Gantikan Cok Hendri Ramapon
Soroti Dugaan Korupsi di Bank BRI Ketapang, Komisi III DPRD Kalbar Minta Manajemen Dievaluasi
Delapan Fraksi DPRD Kalbar Setujui LPJ APBD Pemprov Kalbar 2021 dengan Sejumlah Catatan