• Rabu, 17 Agustus 2022

Karolin Margret Natasa Dorong Pemda Buka Ruang Pengakuan Hutan Adat di Kalimantan Barat

- Kamis, 16 Juni 2022 | 16:46 WIB
Mantan Bupati Landak Karolin Margret Natasa (antara)
Mantan Bupati Landak Karolin Margret Natasa (antara)

MEMPAWAH, insidepontianak.com - Mantan Bupati Landak Karolin Margret Natasa meminta pemerintah daerah serius menangani permasalahan hutan adat karena dengan adanya hutan adat tersebut kelestarian dan pelindungan terhadap alam akan bisa terus terjaga.

Hal tersebut disampaikan Mantan Bupati Landak Karolin Margret Natasa saat menjadi pembicara bersama Raja Mempawah Mardan Adijaya Kesuma Ibrahim yang juga menjadi pemateri pada gebyar vaksin dan lokakarya pelestarian hutan adat Dayak di Kabupaten Mempawah, oleh Ikatan Pemuda Dayak Kabupaten Mempawah (IPDKM).

Mantan Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah membuka ruang dan pengakuan terhadap masyarakat adat dan hutan adat sehingga hal tersebut harus dimanfaatkan oleh masyarakat adat seperti masyarakat adat Dayak di Kabupaten Mempawah, khususnya dan Kalimantan barat pada umumnya.

Mantan Bupati Landak Karolin Margret Natasa menjelaskan bahwa selama dirinya menjabat sebagai Bupati Landak periode 2017-2022 berusaha mengusulkan hutan adat di daerah itu dan perjuangan tersebut membuahkan hasil.

Karena ada dua hutan adat yang diakui oleh pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2019 yakni Hutan Adat Samabue, Desa Sepahat, Kecamatan Menjalin dengan luas area 900 hektare dan Hutan Adat Binua Laman Garoh di Desa Keranji Mancal, Kecamatan Sengah Temila dengan luas area 210 hektare.

Baca Juga: Kasus Pembabatan Hutan Adat Tak Ditangani, Masyarakat Pelanjau Mengadu ke DPR RI

"Kita berdiskusi, bercerita, dan saling memberi masukan berkaitan dengan pengusulan hutan adat maupun pengelolaan hutan adat, dan semoga dengan adanya program hutan adat dari Bapak Presiden Jokowi ini bisa berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan dan juga pelestarian adat budaya dayak di Kalimantan," katanya di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis.

Oleh karena itu, dalam putusan MK disebutkan bahwa bupati harus membuat panitia yang akan membantu mendampingi secara teknis masyarakat adat agar mereka bisa mengidentifikasi apa yang menjadi haknya, kemudian menyampaikan usulan kepada kepala daerah dan Presiden melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Karolin mengingatkan sesuai dengan putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 bahwa semua masyarakat adat seluruh Indonesia boleh mengusulkan hutan adat mereka. Hal itu karena dalam menjaga pelestarian lingkungan semua pihak harus terlibat dan saling bekerja sama demi menjaga hutan tetap ada dan masyarakat adat dapat hidup dari hasil hutan tersebut.

Halaman:

Editor: Agus Wahyuni

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X