• Sabtu, 25 Juni 2022

Apkasindo Sanggau Sambut Baik Pencabutan Ekspor CPO, Meski Harga TBS Belum Normal

- Senin, 23 Mei 2022 | 16:30 WIB
 Sekretaris DPD Apkasindo Sanggau, Mahathir Muhammad
Sekretaris DPD Apkasindo Sanggau, Mahathir Muhammad

SANGGAU, insidepontianak.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Sanggau sambut baik keputusan pemerintah mencabut larangan ekspor CPO atau Crude Palm Oil.

"Soal ekspor CPO Sudah menunjukkan perbaikan terhadap harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, meskipun masih belum sepenuhnya normal," kata Sekretaris DPD Apkasindo Sanggau, Mahathir Muhammad, Senin (23/5/2022).

Mahathir Muhammad mengungkapkan, harga TBS saat ini masih belum bisa dikatakan normal. Pasalnya harga TBS petani seharusnya sudah diangka Rp 2.800 – Rp. 3.800 per kg. Namun banyak pabrik kelapa sawit (PKS) yang masih membeli TBS petani di bawah harga Rp.2.800 per kg.

Baca Juga: Bupati Darwis Sampaikan Tahun ini Tiga Desa di Perbatasan Bengkayang Dapat Aliran Listrik

"Ini diakibatkan tidak kuatnya Permentan menjaga dan memastikan harga TBS yang berkeadilan bagi petani. Seharusnya tidak ada lagi alasan pabrik kelapa sawit untuk menekan harga TBS petani karena keran ekspor sudah mulai dibuka," bebernya.

Mahathir menuturkan ketika Presiden Jokowi mengumumkan larangan ekspor CPO dan turunannya pada tangga 22 April 2022 lalu, tak lama harga TBS turun Rp 500/kg.

"Seharusnya juga pada hari ini pihak PKS menaikkan harga TBS Rp 500/kg. Kita tunggu niat baik para PKS ke petani sawit," ujar Mahathir Muhammad.

"Kalau PKS tetap nakal, maka polres juga harus bertindak wajib periksa PKS Nakal, karna telah melakukan tindak pidana ekonomi, ayo sama sama jangan lagi ada penjajahan oleh bangsa kita sendiri. Saatnya kebangkitan nasional ini, kita benar-benar bangkit. Jangan ada lagi yang dizolimi," sambung Mahathir Muhammad.

Baca Juga: Pameran Drawing di Museum Kalbar Tampilkan 71 Karya

Mengenai minyak goreng, kata Mahathir Muhammad, sudah mulai stabil stok dipasaran. kJika pun masih ada kelangkaan pihaknya siap mendukung per desa hingga 8 ton. Tinggal desanya yang menyalurkan dari Bumdes atau yang lainya agar memutus mata rantai yang membuat rusuh.

Halaman:

Editor: Wati Susilawati

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X