• Minggu, 26 Juni 2022

Wali Kota Edi Setujui Empat Raperda di Pontianak, Ketenagakerjaan Paling Disorot

- Selasa, 17 Mei 2022 | 16:11 WIB
 Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyerahkan pendapat akhirnya terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).  (Insidepontianak.com)
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyerahkan pendapat akhirnya terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). (Insidepontianak.com)

PONTIANAK, insidepontianak.com - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan pendapat akhirnya terhadap empat Raperda atau Rancangan Peraturan Daerah.

Ke empat Raperda tersebut di antaranya tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), ketenagakerjaan, Smart City dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Edi menyebut, masing-masing Raperda diharapkan meningkatkan kualitas pembangunan di Kota Pontianak.

“Retribusi PBG itu dalam rangka Undang-Undang Cipta Kerja, yang tadinya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi PBG. Supaya ada pemasukan untuk daerah,” jelas Wali Kota Edi, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa (17/5/2022).

Baca Juga: Catatan Moncer Pontianak Raih WTP ke- 11, Wali Kota Edi: Ini Buah Kerja Keras dan Konsistensi

Wali Kota Edi memaparkan, beberapa peraturan dibuat tak hanya mengatur upah minimum saja, seperti Raperda tentang ketenagakerjaan.

Wali Kota Edi menerangkan, hubungan antar pekerja maupun kepada pihak pengguna jasa juga harus dikuatkan dalam Raperda itu. Selain itu, perlunya payung hukum Pontianak Smart City untuk memudahkan pelaksanaannya secara teknis.

“Kemudian penataan dan pemberdayaan PKL. Selaku kota jasa dan perdagangan, kita harapkan masyarakat bisa berjiwa enterpreneur namun juga menjadi bagian pembangunan Kota Pontianak,” ungkap Wali Kota Edi.

Dengan disetujuinya empat Raperda tersebut, tentunya akan jadi landasan bagi aparatur daerah dalam melayani masyarakat. Lebih lagi, Edi berharap, Raperda tersebut dapat mendorong masyarakat khususnya pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Pontianak.

“Empat buah Raperda ini sangat penting sebagai bahan dalam pelaksanaan secara teknis,” tutup Wali Kota Edi.

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin menambahkan, pihaknya bekerja maksimal untuk menciptakan Raperda ini. Menurut dia, hal itu dilakukan demi kepentingan masyarakat Kota Pontianak.

Halaman:

Editor: Wati Susilawati

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pontianak Fokus Pengentasan Kawasan Kumuh

Kamis, 23 Juni 2022 | 09:11 WIB
X