• Sabtu, 21 Mei 2022

Kembali Sambas Raih WTP, Bupati Satono: Ini untuk Wujudkan Percepatan Pembangunan

- Jumat, 13 Mei 2022 | 14:28 WIB
Bupati Sambas saat menerima laporan hasil pemeriksaan BPK RI di Pontianak dan meraih opini WTP, Kamis (12/5/2022) kemarin (Humas Pemkab Sambas.)
Bupati Sambas saat menerima laporan hasil pemeriksaan BPK RI di Pontianak dan meraih opini WTP, Kamis (12/5/2022) kemarin (Humas Pemkab Sambas.)

SAMBAS, insidepontianak.com - Pemda Sambas, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalbar.

Bupati Sambas, Satono, mengatakan, raihan opini WTP tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, Jumat (13/5/2022).

Orang nomor satu di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat itu mengatakan, pengelolaan keuangan yang baik dan transparan merupakan upaya Pemda Sambas untuk mewujudkan percepatan pembangunan di daerah sesuai dengan visi misi Sambas Berkemajuan.

Baca Juga: Pencuri Kotak Amal di Masjid Sadar Mengaku Gunakan Uang Curian untuk Kepentingan Pribadi

"Alhamdulillah tentunya kita sangat bersyukur sekali bisa mendapatkan opini WTP empat tahun berturut-turut. Itu semua tentu tidak lepas dari kerja keras seluruh SKPD. Opini WTP ini merupakan bukti pengelolaan keuangan yang baik dan transparan, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di daerah," kata Bupati Satono.

Bupati Satono mengatakan, pembangunan di Kabupaten Sambas baik itu infrastruktur seperti jalan dan jembatan, sektor pertanian dan perkebunan, bidang kesejahteraan sosial, kesehatan dan lain-lain, harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kebijakan, sampai penganggaran.

"Penganggaran suatu program pembangunan di daerah itu perlu sinergitas antara eksekutif dan legislatif. Demikian juga dalam implementasinya, harus ada konsistensi dari SKPD, terutama ketepatan dan transparansi penggunaan anggaran. Sebab yang digunakan adalah uang rakyat," kata Bupati Satono.

Baca Juga: Melawan Saat Ditangkap, Satu Perompak di Sungai Kapuas Dihadiahi Timah Panas

Bupati Satono mengatakan, pertanggungjawaban terhadap uang rakyat dalam penggunaan APBD harus dibuktikan dengan laporan keuangan yang terukur. Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Kalbar merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemda Sambas kepada masyarakat.

"Opini WTP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemda Sambas dalam penggunaan uang rakyat dalam hal ini APBD Kabupaten Sambas untuk melaksanakan amanat pembangunan baik itu fisik maupun non fisik. Mudah-mudahan opini WTP ini dapat dipertahankan di tahun berikutnya," pungkas Bupati Satono.***

Halaman:

Editor: Wati Susilawati

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X