Kasus Rangkap Jabatan dan Harta Janggal Muhammad Gempa Awaljon, Pelapor Siswi SMP di Jambi

SINJAI, insidepontianak.com – Kasus rangkap jabatan dan harta janggal yang melibatkan Muhammad Gempa Awaljon, pemerintah kota Jambi dan jaksa aktif di Kejaksaan Negeri Jambi, menjadi sorotan publik. Kasus ini bermula setelah Muhammad Gempa Awaljon melaporkan seorang siswi SMP di Jambi yang mengkritik Pemerintah Kota Jambi melalui media sosial. Dalam pemberitaan ini, Muhammad Gempa Awaljon menjadi pusat perhatian karena memiliki rangkap jabatan yang aneh dan harta yang mencurigakan. Pasalnya, Selain menjabat sebagai kabag hukum Pemerintah Kota Jambi, Ia juga aktif sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Jambi. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan yang mencurigakan dalam pengawasan dan penegakan hukum di Jambi. Ia melaporkan siswi SMP tersebut ke polisi dengan tuduhan melanggar Undang-Undang ITE setelah siswi tersebut mengkritik Pemerintah Kota Jambi melalui media sosial. Siswa tersebut mempublish sebuah video yang mengkritik Pemerintah Kota Jambi dan perusahaan China yang melanggar peraturan daerah tentang angkutan jalan. Kasus ini telah menimbulkan keprihatinan dan kritik dari masyarakat terhadap Muhammad Gempa Awaljon, Walikota Jambi. Publik menganggap bahwa rangkap jabatan dan harta yang dimiliki Gempa mencurigakan dan memunculkan pertanyaan akan integritasnya sebagai seorang pejabat pemerintah. Pihak berwenang di Jambi diharapkan dapat mengusut kasus ini secara transparan dan memberikan penjelasan yang jelas terkait rangkap jabatan dan harta yang dimiliki oleh Gempa. Kritik juga ditujukan pada siswi SMP yang dilaporkan oleh Muhammad Gempa Awaljon. Beberapa kalangan menyatakan bahwa tindakan melaporkan siswi tersebut terlalu berlebihan dan melanggar kebebasan berekspresi. Muhammad Gempa Awaljon sebelumnya dikenal sebagai pejabat di pemerintah kota Jambi yang memiliki peran penting dalam kebijakan pemerintah daerah. Namun, kasus ini telah menggores citra dan reputasinya sebagai seorang pejabat yang adil dan bertanggung jawab. Masyarakat Jambi mengharapkan adanya tindakan tegas dari pemerintah terkait kasus ini. Mereka menginginkan penegakan hukum yang adil dan transparan, serta penanganan kasus ini dengan cepat agar masyarakat dapat mengetahui kebenarannya. Kepolisian di Jambi telah menerima laporan dari Muhammad Gempa Awaljon terkait siswi SMP yang mengkritik Pemerintah Kota Jambi. Kasus ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Organisasi masyarakat sipil dan aktivis hak asasi manusia di Jambi juga menyoroti kasus ini. Mereka mengingatkan pentingnya kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak-hak siswa dalam menyampaikan pendapat. Pada sisi lain, beberapa pihak mendukung tindakan Muhammad Gempa Awaljon dengan alasan bahwa kritik terhadap pemerintah seharusnya disampaikan dengan cara yang lebih bertanggung jawab dan tidak melanggar hukum. Pemerintah Kota Jambi belum memberikan tanggapan resmi terkait kasus ini. Masyarakat menunggu klarifikasi dan penjelasan yang transparan dari pihak berwenang. Permasalahan rangkap jabatan dalam pemerintahan menjadi sorotan kembali dengan munculnya kasus ini. Hal ini mengingatkan pentingnya regulasi yang jelas dan tegas terkait rangkap jabatan bagi pejabat pemerintah. Muhammad Gempa Awaljon diharapkan dapat memberikan penjelasan yang memadai terkait rangkap jabatan dan harta yang dimiliki. Hal ini akan membantu masyarakat untuk memahami konteks dan kebenaran di balik kasus ini. Kasus ini juga menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah lainnya dalam mengawasi dan memastikan integritas pejabat pemerintah serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. (Zumardi IP)***