Pansus DPRD Kalbar Gelar Rapat Kerja Bahas LKPJ Gubernur Kalbar Tahun 2022

3 Maret 2024 09:29 WIB
Ilustrasi

PONTIANAK, insidepontianak.com - Panitia Khusus atua Pansus LKPJ DPRD Kalbar menggelar rapat kerja bersama eksekutif, Selasa (3/4/2023). Rapat kerja itu membahas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2022.

Sebelumnya, LKPJ sudah dilaporkan Gubernur Kalbar,  Sutarmidji dalam paripurna, Senin (27/3/2023). Dalam paripurna itu, Gubernur menyampaikan sejumlah capaian.

Ketua Pansus DPRD Martinus Sudarno mengatakan, LKPJ Gubernur Kalbar Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan capaian kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh perangkat daerah selama satu tahun anggaran.

"Dalam rapat ini hanya dilakukan pembahasan secara umum terkait dokumen LKPJ yang telah disampaikan," terang politisi PDI Perjuangan itu.

Setelah pembahasan ini, Sudarno memastikan akan dilanjutkan dengan rapat kerja Pansus dan komisi-komisi DPRD Kalbar bersama mitra terkait.

Hal ini untuk mendalami dokumen LKPJ, sehingga dapat dihasilkan suatu rekomendasi yang konstruktif dalam pembahasan dokumen LKPJ tahun 2022.

Sebelumnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji  menyebut pada tahun 2022 ada sejumlah capaian yang dilakukan pemerintah. Yakni, Indeks Infrastruktur Kalbar meningkat 2,59 persen menjadi 69,59 persen atau meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 67 persen. Sementara jalan mantap Kalbar sudah mencapai 72,28 persen.

"Pada tahun 2022 lalu, kita juga mendapat predikat wajar tanpa pengecualian," kata Sutarmidji saat memberi sambutan pada sidang paripurna, Senin (27/3/2023).

Dari sisi ekonomi, perekonomian Kalbar juga tumbuh sebesar 5,07 persen. Selain itu, jumlah desa mandiri di Kalbar tahun 2022 juga mengalami peningkatan signifikan menjadi 586 desa mandiri dari 2.046 desa yang ada. Angka kemiskinan Kalbar juga mengalami penurunan dari sebelumnya 6,84 persen  turun menjadi 6,81 persen.

Di sisi lain, target pendapatan daerah yang sebelumnya ditargetkan Rp5,6 triliun lebih, realisasinya mencapai Rp6,1 triliun lebih," kata Sutarmidji.

Sementara itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang sebelumnya ditargetkan Rp2,8 triliun, meningkat menjadi Rp3,2 triliun.

Sedangkan pendapatan transfer yang ditargetkan Rp2,7 triliun meningkat menjadi Rp2,8 triliun. Sedang, pendapatan lain-lain yang sah yang sebelumnya ditargetkan Rp59,408 miliar realisasinya turun menjadi  Rp59,111 miliar.

Adapun belanja operasional yang ditargetkan Rp3,7 triliun, realisasinya mencapai Rp3,5 triliun. Sementara belanja modal sebesar Rp1,045 triliun realisasinya Rp1,003 triliun.

Belanja tak terduga yang ditargetkan sebesar Rp9,600 miliar realisasinya Rp465 juta. Sementara belanja transfer yang dianggarkan Rp1,195 triliun, realisasinya Rp1,179 triliun. (Andi)

Leave a comment