• Rabu, 7 Desember 2022

Bagi-bagi Kue Kekuasaan Ala Gubernur Sutarmidji

- Jumat, 3 September 2021 | 07:38 WIB
Komisaris PTPN XIII, Subehan Noviar bersama Gubernur Kalbar, Sutarmidji
Komisaris PTPN XIII, Subehan Noviar bersama Gubernur Kalbar, Sutarmidji

Subhan Noviar terpilih sebagai Komisaris di PTPN XIII. Munculnya mantan Tim Sukses Midji-Norsan dalam pemilihan Gubernur Kalbar, memunculkan spekulasi di masyarakat. Gubernur Sutarmidji melakukan bagi-bagi kekuasaan pada mantan penyokongnya. Di sisi lain, PTPN XIII “perusahaan sedang sakit” dan Subhan tak memiliki track record mengelola bisnis perkebunan.

Subhan Noviar ditunjuk menjadi Komisaris PTPN XIII berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pada Kamis 18 Agustus 2021. Pemegang saham PTPN XIII terdiri dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Holding PTPN XIII.

“Beliau sudah dilantik. Pelantikannya dilakukan secara virtual,” kata Ahmad, Kepala Bagian  Sekretaris PTPN XIII, Senin (23/8/2021).

Nama Subhan pun jadi catatan panjang perjalanan PTPN XIII di Kalbar. Ada aroma kentara bermuatan politis dengan terpilih Subhan. Dalam catatan Insidepontianak.com, pada kepala daerah berbeda, penunjukan pejabat di PTPN XIII, juga sarat dengan faktor kedekatan sang pemimpin daerah.

Di era Gubernur Kalbar Usman Jafar dan Cornelis, misalnya. Ada nama Agus Pakpahan dan Thadeus Yus, terpilih menjadi Dewan Komisaris PTPN XIII, dan disebut-sebut dekat dengan dua kepala daerah itu.

Agus Pakpahan merupakan Komisaris Utama PTPN XIII, periode 2008-2013. Sebelumnya, ia berkarier di Kementerian BUMN. Sedangkan Thedus Yus sebagai anggota Komisaris periode 2008-2013. Sebelumnya, ia merupakan Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat.

Di era Gubernur Sutarmidji, nama Subhan, sudah menjadi rahasia umum, ia punya kedekatan dengan Sutarmidji. Bukan tanpa alasan. Pada pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalbar 2018, Subhan tercatat sebagai Jenderal Relawan pemenangan Midji-Norsan.

Dia terlibat langsung saat kampanye dan pemenangan pasangan Midji-Norsan. Aktivitas itu terlihat nyata. Juga dalam jejak digital di berbagai media. Subhan kerap muncul dampingi Sutarmidji dan Norsan. Pasca-Pilgub, Subhan menjabat Dewan Pengawas Independen Perusda Kalbar. Ia dilantik langsung Gubernur Sutarmidji.

Pasca-terpilih jadi Komisaris PTPN XIII, belakangan, Subhan diketahui sudah mundur dari Dewas Perusda. Direktur Utama Perusda, Syariful Hamzah Nauly membenarkan kabar mundurnya Subhan.

"Sudah tidak, tidak. Beliau mengundurkan diri," kata Syariful Hamzah Nauly, kepada Insidepontianak.com, Selasa (31/8/2021).

Subhan mundur dari Dewas Perusda sejak Januari 2021. Hingga kini, posisi Dewas Perusda masih kosong.

Selain masuk di tim sukses Gubernur, Subhan terlibat aktif dalam politik praktis. Pada laman www.kpu.go.id, Subhan tercatat sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPR RI 2019. Menggunakan Partai Golkar. Namun, ia gagal melenggang ke Senayan. Subhan hanya memperoleh 13.203 suara.

Di laman www.semengresik.sig.id, pria kelahiran Pontianak, 24 November 1975 ini, juga dipilih kembali menjadi Direktur Utama PT Semen Gresik (SG), berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada Jumat, 1 Januari 2021.

Insidepontianak mengkonfirmasi Subhan Noviar. Namun, ia belum bersedia ditemui untuk wawancara. Alasannya, ia masih mempersiapkan semuanya.

"Maaf, saya akan mempersiapkan pertemuan kecil-kecilan sama beberapa kawan-kawan wartawan. Nanti sekalian ya di pertemuan tersebut wawancaranya," kata Subhan melalui pesan WhatsApp, Senin (23/8/2021).

Demikian juga dengan Gubernur Kalbar, Sutarmidji. Saat dikonfirmasi untuk wawancara dan ditelepon, ia tak menjawab. Pesan yang dikirim melalui WhatsApp, hanya dibaca.

-
BERSAMA - Subhan Noviar berfoto bersama Gubernur Kalbar Sutarmidji saat suksesi pemenangan Pilgub Kalbar 2018. Saat itu, Subhan yang kini menjabat sebagai Komisaris PTPN XIII, saat itu mejadi Jenderal Relawan pemenangan Midji-Norsan. (Ist)



Perusahaan Sakit

PTPN XIII punya sejarah panjang di Kalbar. Perusahaan perkebunan pertama yang menancapkan investasi di berbagai daerah. PTPN XIII mengawali perjalanannya pada tahun 1996.

Perusahaan yang merupakan satu-satunya BUMN perkebunan di wilayah Kalimantan ini, hasil penggabungan dari proyek pengembangan delapan PTP. Yaitu PTP VI, VII, XII, XIII, XVIII, XXIV-V, XXVI dan XXIX.

Dalam perjalanan hingga sekarang, BUMN di Kalimantan Barat ini, justru sedang jatuh sakit. Puncaknya, pada sebuah momen Rapat Dengar Pendapat (RDP), PTPN XIII bersama Komisi IV DPR RI, pada 2019. Mereka melaporkan alami kerugian sangat fantastis dari tahun ke tahun.

Pada laman Antara, Direktur Utama PTPN XIII, Alexander Maha membongkar kinerja keuangan perusahaan. Dari 13 perusahaan Holding Perkebunan Nusantara, PTPN XIII perusahaan yang paling besar menggerus keuangan negara. Sejak 2016 hingga 2019, PTPN XIII merugi Rp605 miliar.

Selain alami rugi, dari sisi pendapatan perusahaan juga alami penurunan. Dalam laporan keuangan, pendapatan PTPN XIII dari Rp2,47 triliun pada 2017 menjadi Rp1,39 triliun pada 2018. Yang terjadi, PTPN XIII dapat dikatakan bangkrut, karena total ekuitas yang negatif mencapai Rp2 triliun pada 2019.

Tahun 2021, Kejati Kalbar menangkap lima orang terkait korupsi di lingkungan PTPN XIII. BPK menemukan kerugian negara sebesar Rp854 juta, dari total pagu anggaran sebesar Rp1,4 miliar. Korupsi itu terkait proyek penanaman kelapa sawit di PTPN XIII Sanggau, seluas 1.150 hektare.

Pada laman jurnal akademi di www.academia.edu, berjudul ‘Menampar Jokowi Ala PTPN’, penulis Dr Erdi, akademisi Universitas Tanjungpura menjabarkan sejumlah persoalan menyebabkan perusahaan merugi, karena kesalahan strategi investasi terjadi di masa lalu hingga sekarang.

Hasilnya, uang negara miliaran rupiah telah dikeluarkan, tanpa memberikan hasil signifikan pada kinerja. Salah satunya, gagal investasi dalam kontrak kerja bersama PT MAS, dalam program pendampingan dan penataan SDM yang menelan biaya sangat besar.

Erdi menyebut, dalam dua tahun pemerintahan Jokowi, tercatat perusahaan ini mengalami ‘kerugian spektakuler’. Tahun 2015 misalnya, PTPN XIII tercatat alami kerugian capai Rp 318,5 miliar. Di tahun 2015 hingga 2016, kerugian juga dialami hingga Rp 241 miliar.

-
BERSAMA - Subehan Noviar berfoto bersama Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan saat suksesi pemenangan Pilgub Kalbar 2018. Ketika itu, Subhan tercatat sebagai tim sukses pemenangan Midji-Norsan. (Ist)



Pengaruh Gubernur

Direktur Lingkar Borneo, Agus Sutomo menilai, persepsi publik yang mengaitkan keterpilihan Subehan Noviar di komisaris PTPN XIII karena campur tangan Gubernur Sutarmidji tak bisa dihindari.

Sebab, sudah jadi rahasia umum, sosok Subhan Noviar yang tercatat pernah menjadi tim relawan Gubernur Sutarmidji saat Pilgub 2018. Bahkan, Subehan sempat didapuk menjadi Dewan Pengawas (Dewas) independen di Perusda Kalbar, setelah gagal melenggang ke Senayan di Pileg 2019 melalui perahu Golkar.

“Berhasil gak dia membawa Perusda lebih baik? Kalau di Perusda tak ada prestasi kenapa dipilih?” ucap Tomo.

Dia memberi catatan. Ke depan, akan ada banyak pekerjaan berat yang bakal dihadapi Subehan dalam membenahi PTPN XIII yang kini kondisi keuangannya sudah terseok-seok. Apalagi Subhan diketahui tak punya pengalaman memimpin perusahaan sawit.

Karena itu, Subehan diminta harus belajar skema membangun perusahaan sawit berkelanjutan, menyelesaikan korupsi dan konflik agraria di tubuh PTPN XIII.

“Jadi peran komisaris sangat sentral,” tegasnya.

Tomo berharap, Subehan bisa membuktikan diri. Mampu membawa perubahan PTPN XIII lebih baik.

“Gak ada urusan jasa politik, buktikan secara konkret kinerja dalam memberi perbaikan bagi PTPN,” pesan Tomo.

Di lain hal, Tomo juga berharap, PTPN XIII menjadi pioneer perusahaan perkebunan sawit swasta di Kalbar. Mampu menyelesaikan masalah-masalah internal maupun eksternal yang selama ini menggerogoti. Agar bisa memberikan pemasukan yang besar kepada negara. Bukan menjadi beban, seperti sekarang.

-
Grafis curriculum vitae (CV) Subehan Noviar. (Sumber data: https://www.ptpn13.com)

Pembuktian Diri

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tanjungpura, Syarif Usmulyadi menyebut, jabatan Komisaris sangat strategis. Butuh sosok yang profesional. Komisaris jadi penentu setiap kali mengambil keputusan strategis di perusahaan.

Hanya saja, Subhan Noviar juga dinilainya belum berpengalaman memimpin perusahaan sawit. Track record dan prestasi Subhan belum ada bukti dan teruji.

Kendati demikian, publik harus beri kesempatan kepada Subhan membuktikan diri. Pesimisme masyarakat mesti dijadikan motivasi. Usmulyadi meyakini, penunjukan Subhan jadi Komisaris juga tak lepas dari pertimbangan yang matang. Secara pribadi, dia mengapresiasi Subhan sebagai putra Kalbar, muncul menjadi salah satu komisaris di perusahaan pelat merah.

“Jabatan komisaris ini sangat strategis, menentukan maju mundurnya perusahaan. Sehingga penempatan orang tak mungkin sembarangan. Walau, jabatan Komisaris di PTPN XIII dinilai lekat dengan nuansa politis dan kedekatan kepada kepala daerah,” kata Usmulyadi.

Dosen Fisip Untan ini mendorong, Subhan punya visi-misi dan strategi yang jelas, menyelamatkan perusahaan PTPN XIII. Agar, perannya benar-benar memberi manfaat.

“Kalau hanya mengekor dengan pengurus sebelumnya, tidak bisa berkembang,” ujarnya.

Usmulyadi berharap, di tangan Subhan, PTPN XIII bisa bangkit dari keterpurukan.

“Ini kesempatan dia menunjukan kinerja dia. Mampu atau tidak, dia menunjukkan kemampuan,” pungkasnya.  (Andi Ridwansyah)

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Bangunan Mangkrak RS Untan 8 Lantai Menua Dimakan Api

Selasa, 30 Agustus 2022 | 21:00 WIB

PT EUP di Pusaran Mafia Minyak Goreng Sawit

Kamis, 21 April 2022 | 12:01 WIB

Sukiryanto Tarik NU Dalam Pusaran Politik

Kamis, 14 April 2022 | 05:32 WIB

Kartel Minyak Goreng di Lumbung Sawit

Senin, 24 Januari 2022 | 06:00 WIB

Banjir Sintang dan Kebohongan Pemerintah

Senin, 20 Desember 2021 | 12:29 WIB

Perlawanan CU Lantang Tipo terhadap OJK

Selasa, 12 Oktober 2021 | 07:00 WIB

Bagi-bagi Kue Kekuasaan Ala Gubernur Sutarmidji

Jumat, 3 September 2021 | 07:38 WIB

Penerbitan IMB Mega Lavender Cacat Prosedur

Rabu, 28 April 2021 | 09:36 WIB

PT EUP (Dapat) Terancam Pidana Kerusakan Lingkungan

Selasa, 23 Februari 2021 | 15:28 WIB
X