• Rabu, 7 Desember 2022

Penerbitan IMB Mega Lavender Cacat Prosedur

- Rabu, 28 April 2021 | 09:36 WIB
WhatsApp Image 2021-04-27 at 18.50.39
WhatsApp Image 2021-04-27 at 18.50.39

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Satu per satu masalah pembangunan proyek perumahan elite Mega Lavender di Kampung Kapur, Kubu Raya, mulai terbuka. Penerbitan IMB Mega Lavender cacat prosedur

Mulai dari sengketa yang belum kelar, kini dirundung problem menyerempet Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, soal penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang bermasalah dan dianggap penerbitan IMB Mega Lavender cacat prosedur.

Penerbitan IMB oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kubu Raya, bisa dibilang cacat prosedur. Penerbitan IMB Mega Lavender cacat prosedur, diduga membohongi pihak DPMPTSP, saat mengajukan permohonan IMB

Mereka menyatakan tanah itu tak bersengketa. Padahal, saat ini, tengah berproses di Mahkamah Agung. Ahli waris Benny Irawan memperkarakan Henry Susanto Ngadimo. Secara prosedural, pengajuan IMB baru bisa dilakukan, jika tanah itu tak sedang bersengketa.

Baca Juga: Ahli Waris Lahan Perumahan Mega Lavender Kecewa dengan Komisi I DPRD Kubu Raya

Ironisnya, pihak DPMPTSP menyatakan tak tahu menahu, soal sengketa tanah itu. Padahal berada dalam wilayah kerja mereka. Seperti kecolongan, IMB pembangunan perumahan elite itu pun, terbit pada 22 Juli 2020, atas nama Bun Khai Hie keluar.

Terkait itu, Kepala DPMPTSP Kubu Raya, Maria Agustina menolak dibilang kecolongan. Tapi dia mengakui, Mega Lavender memberikan pernyataan tak jujur, saat mengajukan permohonan IMB.

"Pada saat dia mengajukan permohonan, kita tidak tahu tanah itu dalam sengketa. Pemohon membuat pernyataan tidak dalam sengketa. Itu yang kita pakai," kata Maria Agustina, pekan lalu.

Bermodalkan IMB yang diterbitkan dinas tersebut, pengembang mengebut pembangunan perumahan itu. Padahal, jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bagunan, jelas hal ini bertentangan.

Permendagri secara tegas mewajibkan pernyataan lahan tak bersengketa dalam pengajuan IMB. Aturan itu diperkuat pula dalam Pasal 5 Peraturan Daerah (Perda) Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal itu menyatakan, apabila terjadi sengketa, maka penyelesaian permohonan izin dapat ditangguhkan, sampai ada penyelesaian.

Menyoal hal ini, Maria Agustina gamang menjawab kemungkinan pencabutan IMB. Dia mengaku masih menunggu keputusan pengadilan.

"IMB ini dapat dicabut, jika ada hasil pengadilan secara tetap, terhadap sertifikat yang bersangkutan," katanya.

Selain pernyataan itu, DPMPTSP juga berpedoman pada data dan dokumen administrasi. Hingga akhirnya, IMB yang diajukan atas nama Bun Khai Hie keluar pada 22 Juli 2020. "Setelah ribut-ribut, kami baru tahu tanah tersebut dalam sengketa," katanya.

Baca Juga: Tak Terima Diusir Saat RDP Sengketa Mega Lavender, Kasuwan akan Lapor ke Pimpinan Dewan

Bekukan IMB

Ahli Waris, Benny Irawan mendesak DPMTSP Kubu Raya, segera membekukan IMB perumahan Mega Lavender Residence, sampai ada keputusan inkrah dari Mahkamah Agung.

“Harapan saya dibekukan IMB, sampai ada keputusan inkrah,” kata Benny kepada Insidepontianak.com, Minggu (25/4/2021).

Benny menyayangkan DPMTSP Kubu Raya, bisa kecolongan. Menurutnya, tidak wajar jika dinas tak memeriksa administrasi secara utuh. Sebab, sejak 2018, pihaknya telah bersengketa dengan Henry Susanto Ngadimo di Pengadilan Negeri Mempawah.

“Itu sebenarnya tidak wajar. Waktu dia bikin IMB tahun 2020. Padahal, proses sidang saya berjalan tahun 2018. Jauh sekali waktunya,” ujar Benny.

Selama proses sengketa, Benny telah beberapa kali mengingatkan Mega Lavender, tidak melanjutkan pembangunan perumahan. Sebab, status tanah masih terblokir. Namun, bermodal IMB yang sudah dipegang, Mega Lavender terus melaksanakan pembangunan.

“Saya pun telah mengingatkan Mega Lavender, tidak lakukan pembangunan. Hargai proses hukum. Namun, mereka terus melanjutkan pembangunan,” terangnya.

Saat ini, dia sudah melapor ke berbagai pihak. Mulai dari Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan dan Badan Pertanahan, Kepolisian, hingga berkirim surat kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk mencari keadilan.

“Saya tujuannya minta keadilan sesuai jalur hukum. Capek dah, kita sudah berusaha cukup,” ucapnya.

Bisa Diproses Hukum

Pengamat Hukum Pontianak, Herman Hofy Munawar mengatakan, secara hukum PT Mega Lavender Jaya Raya bisa saja diproses hukum. Sebab, memberi pernyataan palsu terhadap status lahan, dalam pengajuan IMB ke Pemkab Kubu Raya.

“Sebenarnya ini Delik Aduan, tergantung Pemkab. Kalau mau diperpanjang, karena perlakuan dia  dianggap telah membuat suasana administrasi bermasalah atau mengacaukan. Bisa saja pemkab melakukan upaya hukum,” kata Herman Hofi, Senin (26/4/2021).

Menurutnya, keterangan palsu yang diberikan Mega Lavender, bisa saja membuat Pemkab Kubu Raya, dianggap masyarakat melanggar prinsip Good Governance atau tata pemerintahan yang baik dan benar. Terutama untuk prinsip kehati-hatian.

“Bisa saja, Pemkab menggunakan dalil itu, untuk melakukan upaya hukum. Sebab, Pemkab dinilai masyarakat kurang hati-hati. Akibat, data palsu yang diajukan pemohon,” katanya.

Kendati demikian, dia menilai hal itu tidak perlu dilakukan. Pemkab dinilai cukup mencabut atau membekukan IMB Mega Lavender saja, sampai ada keputusan hukum tetap. Agar tak ada unsur keberpihakan kepada siapa pun.

“Dasarnya pernyataan palsu dia (Mega Lavender),” jelasnya.

Selama proses pembekuan atau pencabutan, Pemkab Kubu Raya melarang pengembang melanjutkan pembangunan. Sampai sengketa lahan itu dinyatakan selesai, lewat putusan pengadilan.

“Saya rasa pemkab dapat segera bertindak dengan dua alternatif itu. Dicabut sekaligus, karena pemalsuan data atau dibekukan dulu,” terangnya.

Mega Lavender Bungkam

Hingga berita ini diturunkan, PT Mega Lavender enggan memberikan keterangan kepada Insidepontianak.com terkait persoalan ini. Sebelumnya, konfirmasi telah dilakukan melalui WhatsApp, maupun surat resmi ke kantor developer tersebut.

Jurnalis Insidepontianak.com mendatangi kantor Mega Lavender, dan memberikan surat berisi pertanyaan dan konfirmasi. Surat diterima langsung Direktur Pemasaran PT Mega Lavender Jaya Raya, Felix Edbert, Jumat (23/4/2021). Kepada kami, Felix menyebut tak perlu lagi mengonfirmasi.

“Tidak perlu,” jawab dia singkat, dengan bibir bergetar.

Namun, sebelummya, Felix Edbert memastikan, Mega Lavender tak ada hubungannya dengan sengketa yang sedang berlangsung di Mahkamah Agung. Dia menyebut, tanah tersebut dibeli tahun 2018 lalu, dengan Hendry Susanto Ngadimo.

"Kami tidak ada masalah dengan ahli waris. Kami beli tanah dengan Hendry Susanto Ngadimo," kata Felix, saat konferensi pers di kantor Mega Lavender, awal April lalu.

Felix enggan berbicara banyak, saat ditanya terkait pembangunan selanjutnya pascakonflik. Dia menjamin keamanan terhadap lahan perumahan di Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya. Tudingan Benny Irawan yang menyebut tanah tersebut bermasalah, dia bantah.

"Tanah ini aman. Kami (developer) jamin. 100 persen tanah ini bukan sengketa, bukan hak gadai, dan tidak masuk permasalahan hukum. Jika pun timbul masalah hukum kami bertanggung jawab," ujarnya kepada banyak jurnalis.

Duduk Perkara
Sengketa lahan antara Benny Irawan dan Hendry Susanto Ngadimo, telah berlangsung sejak 1 Maret 2019. Perkara tersebut bergulir di Pengadilan Negeri Mempawah dan teregistrasi Nomor 12/Pdt.G/2019/PN MPW. Sampai akhirnya sampai ke MA.

Di Pengadilan Negeri sebagian gugatan Benny Irawan diterima. Sementara di Pengadilan Tinggi ditolak seluruhnya. Namun, di tengah upaya mencari keadilan itu, pengembang perumahan Mega Lavender, Bun Khai Hei terus melanjutkan pembangunan.

Benny pun tak tinggal diam. Tujuh kali, dia menggelar aksi demo di area pembangunan. Dia menolak keras pembangunan yang diduga menyalahi aturan. Terakhir, Rabu (8/4/2021), puluhan orang turun memasang banner di lokasi perumahan.

Banner berisi penegasan bahwa proses hukum belum selesai. Namun, aksi demo itu mendapat penolakan keras para pekerja bangunan. Hampir saja terjadi baku hantam.

Benny Irawan menyatakan ada sejumlah kejanggalan dalam alih kepemilikan tanah ibunya kepada Hendry Susanto Ngadimo tahun 2012. Sertifikat atas nama Basnah, awalnya dikuasakan kepada Muhammad Zahri tahun 1989.

Zahri merupakan teman Basnah. Dia yang diberi kuasa mutlak menjual tanah tersebut, sebelum akhirnya Basnah meninggal pada 1990. Setelah itu, kata Benny, keluar lagi, kuasa kedua dari Zahri ke Jamaludin, paman Benny, 1988. Selanjutnya pada 2005, Jamaludin wafat. Namun, Akta Jual Beli (AJB) malah keluar di tahun 2012. AJB merupakan bukti jual beli tanah antara pemilik dan pembeli.

“Tiba-tiba keluarlah AJB 2012 dari Jamaludin ke Hendry Sunsanto Ngadimo. Yang aneh, penjual dan pembeli, Hendry Sunsanto Ngadimo yang tanda tangan,” terangnya.

Di tahun 2018, sebelum tanah berpindah ke Mega Lavender, Hendry Susanto Ngadimo  mengumpulkan ahli waris Basnah, mengesahkan AJB yang diketahui tak sesuai aturan.

Hendry dinilai mengetahui ada maladministrasi dalam penjualan tanah tersebut. Lima anak Basnah dikumpulkan 2018. Dia menjanjikan membayar Rp3,5 miliar dengan bunyi sugu hati.

“Bahasanya sugu hati. Saya dapat 250 juta. Baru dibayar 150 juta. Dalam perjanjian itu, jika dalam tempo enam bulan tak dilunaskan, maka kembali kepada pemilik,” jelasnya.

Hendry ingkar janji. Benny bawa kasus itu ke peradilan. Benny menyadari banyak yang tak beres dalam proses jual beli. Dia tetap menggugat kasus itu ke peradilan, meski sudah dapat tawaran pelunasan pembayaran. Dia juga menolak menandatangani surat kesepakatan damai, guna pengesahan AJB 2012 yang cacat prosedur. (Andi)

 

 

Editor: Administrator

Sumber: Insidepontianak.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bangunan Mangkrak RS Untan 8 Lantai Menua Dimakan Api

Selasa, 30 Agustus 2022 | 21:00 WIB

PT EUP di Pusaran Mafia Minyak Goreng Sawit

Kamis, 21 April 2022 | 12:01 WIB

Sukiryanto Tarik NU Dalam Pusaran Politik

Kamis, 14 April 2022 | 05:32 WIB

Kartel Minyak Goreng di Lumbung Sawit

Senin, 24 Januari 2022 | 06:00 WIB

Banjir Sintang dan Kebohongan Pemerintah

Senin, 20 Desember 2021 | 12:29 WIB

Perlawanan CU Lantang Tipo terhadap OJK

Selasa, 12 Oktober 2021 | 07:00 WIB

Bagi-bagi Kue Kekuasaan Ala Gubernur Sutarmidji

Jumat, 3 September 2021 | 07:38 WIB

Penerbitan IMB Mega Lavender Cacat Prosedur

Rabu, 28 April 2021 | 09:36 WIB

PT EUP (Dapat) Terancam Pidana Kerusakan Lingkungan

Selasa, 23 Februari 2021 | 15:28 WIB
X