• Rabu, 7 Desember 2022

PT EUP (Dapat) Terancam Pidana Kerusakan Lingkungan

- Selasa, 23 Februari 2021 | 15:28 WIB
PT EUP
PT EUP

MEMPAWAH, insidepontianak.com – Operasional PT Energi Unggul Persada (EUP) di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, berdampak negatif bagi warga Desa Sungai Limau. Limbah pengolahan Crude Palm Oil (CPO) diduga telah merusak lingkungan sekitar. Warga mendesak perusahaan untuk bertanggung jawab, memberikan solusi dan kompensasi.

Tanggung jawab perusahaan industri terhadap pelestarian lingkungan, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian. Pasal 21 menegaskan, perusahaan industri punya kewajiban, dalam upaya pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Jika diabaikan, pidana penjara mengancam.

-
Grafis Insidepontianak.com

“Jika demikian (pencemaran lingkungan), ini sudah masuk kategori tindakan pidana yang bisa diberikan kepada perusahaan,” tegas  Agus Sutomo, aktivis lingkungan dan sosial.

Pasal di atas, secara tegas menjabarkan sanksi hukum terhadap pelaku perindustrian perusak lingkungan. Bila dilakukan dengan sengaja, dapat dipidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp100 juta.

Sedangkan jika dilakukan tidak sengaja atau kelalaian, maka dapat dipidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp1 juta rupiah, sesuai Pasal 27 ayat (2) UU Perindustrian.

Sepengamatan Agus Sutomo, konflik perusahaan dengan warga, menunjukkan ada hal yang tak beres. Dia meyakini, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), bahkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tak berjalan, sehingga pencemaran lingkungan terjadi.

“Kalau saya lihat UKL, UPL dan Amdal perusahaan itu tidak clear. Tidak ada pemeriksaan yang detail atas kondisi lingkungan, dan pengecekan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Provinsi,” terangnya.

Menyoal kerusakan lingkungan akibat limbah itu, pekan lalu, Insidepontianak.com melihat langsung kondisi parit di areal perkebunan kelapa warga, yang diduga telah tercemar oleh perusahaan. Bersama warga Desa Sungai Limau, kami masuk ke sisi kiri perusahaan.

Di sepanjang jalan raya Desa Sungai Limau, ada parit yang lebarnya tiga meter. Parit itu terhubung ke parit kecil selebar 1,5 meter yang menjurus ke areal perkebunan kelapa warga di sisi kiri perusahaan.

Di kebun kelapa warga, banyak parit saling terhubung, vertikal dan horisontal. Parit itu kotor. Menghitam dan berminyak. Semakin dekat dengan perusahaan, kondisi parit semakin kotor.

Ditemukan limbah yang diduga bekas tumpahan CPO. Menurut keterangan warga setempat, limbah itu terbawa arus saat banjir dan hujan deras.

-
Parit yang ada di areal perkebunan kelapa warga jaraknya hanya 50 meter dari PT EUP kotor dan berbau. Parit tersebut juga terhubung dengan kolam yang ada di belakang Water Treatment Plant (WTP) PT EUP.

Nurhayati, warga setempat berkeluh kesah. Dia terpaksa merasakan dampak buruk dari limbah yang dibuang sembarangan.

Katanya, pohon dan buah-buahan milik warga menjadi mati. Bahkan, aliran parit yang dulunya digunakan untuk mencuci, tak dapat digunakan lagi. Airnya hitam. Persis dengan penelusuran yang kami lakukan di lokasi itu.

"Pohon kelapa milik warga di sekitar situ mati. Pohon mangga mati. Jadi, tanah itu tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam lagi," ujarnya.

Selain tanaman rusak dan mati, aroma busuk di sekitar lokasi menyengat hidung. Polusi udara itu, membuat tak nyaman. Mencium bau itu, terutama saat makan, bisa membuat muntah. "Aromanya tidak sedap sekali, bau busuk," katanya.

Pencemaran limbah juga terjadi di parit warga, di belakang bangunan Kernel Crushing Plant (KCP) dan Water Treatment Plant (WTP). Limbah operasional pabrik mengalir langsung ke parit, berbatasan langsung dengan kebun kelapa warga.

Di sini tak perlu menunggu banjir. Hujan deras sebentar saja, limbah itu langsung masuk ke parit-parit kecil di areal perkebunan dataran rendah. Sedangkan parit di areal perkebunan itu, terhubung langsung dengan parit warga Desa Sungai Limau dan Desa Sungai Tanjung. Bahkan, pohon kelapa yang tumbuh di areal perkebunan itu, daunnya menguning dan tidak produktif lagi.

Sementara, di belakang Water Treatment Plant, kami menemukan kolam selebar tiga meter dan panjang sekitar 30 meter, dibuat dengan alat berat. Kolam itu diduga dimanfaatkan sebagai water base perusahaan. Kondisinya bersih.

Namun aneh, kolam itu terhubung langsung dengan parit kebun kelapa warga yang lebarnya 1,5 meter. Kondisinya malah kotor, warnanya hitam dan berminyak. Diduga kuat, limbah operasional perusahaan mengalir di situ.

Di belakang PT EUP, ada empat pipa HDPE berukuran setara pohon kelapa. Pekerja konstruksi di sana mengatakan, panjangnya lebih dari satu kilometer. Membentang ke tengah laut sampai ke Treastle Pelabuhan Internasional Kijing yang sedang dibangun PT Wijaya Karya (Wika), perusahaan konstruksi milik pemerintah Indonesia.

-
Kolam yang dibuat PT EUP di belakang Water Treatment Plant (WTP) sebagai sumber air tawar tampak bersih. Namun kolam ini terhubung dengan parit warga. Parit warga kotor dan berminyak.

Pekerja di perusahaan itu, tak mau disebutkan namanya, menyatakan, rencananya, pipa-pipa itu bakal menyedot CPO yang diekspor ke luar negeri. CPO itu tidak akan diangkut lagi oleh truk. Setelah disedot kemudian dimasukkan ke penampungan.

Pekerja itu menjelaskan, selama ini truk pengangkut CPO dari berbagai perusahaan di Kalbar, masuk ke PT EUP untuk bongkar muat. CPO dari truk tangki dialirkan ke penampungan sementara di bawah tanah.

Pernah satu kali terjadi, CPO dari truk tangki tumpah karena sopirnya lupa mengunci keran pengeluaran. Ketika dibuka oleh karyawan PT EUP, CPO tersebut langsung menyembur.

"Seharusnya waktu dibuka, tidak tumpah. Jadi, kita bisa pasang selang yang mengalir ke penampungan. Kemudian dibuka keran dari truk, lalu CPO mengalir ke penampungan bawah tanah," katanya.

Selama beroperasi, KCP yang mengolah kernel menjadi bungkil mengeluarkan debu. Kalau angin kuat, debu bungkil di perjalanan melewati katrol menuju gudang penampungan. Bungkil yang berada paling belakang PT EUP, terlihat ekskavator mengarai dan meratakan bungkil-bungkil itu, agar tidak menggunung. Aromanya menyengat dan keluarkan tak sedap. Warga mengeluhkan kondisi itu.

Konflik dengan Warga

-
UNRAS - Unjuk rasa sekelompok warga Desa Sungai Limau di PT Energi Unggul Persada (EUP) berlanjut hingga Selasa (9/2/2021). (Ist).

Sedari awal PT EUP beroperasi, tahun 2020, warga setempat mulai merasakan dampaknya. Misalnya, keluarga Ratna. Ia bermukim di samping kanan perusahaan.

Dari rumahnya nampak jelas, warna biru besi konstruksi perusahaan. Sehari-hari, dia dan keluarga harus menerima dampak langsung operasional perusahaan. Pertama, dari suara bising. “Perusahaan itu sering beroperasi 24 jam,” kata Ratna.

Kondisi itu membuat diri dan keluarga, sulit pejamkan mata untuk terlelap. Belum pulas tidur, tiba-tiba terbangun oleh suara truk yang tiba-tiba melintas. Tetangga juga merasakan hal serupa.

Ketika siang hari, debu beterbangan dan membuat pernapasan terganggu. Debu juga mengotori semua perabot rumah, daun jendela, jemuran pakaian, teras rumah dan dedaunan. Hanya hujan yang sanggup menghapus debu. Selebihnya adalah kerja keras tiap hari membersihkan semua perabot dan pakaian.

Kondisi tak berpengharapan itu menyebabkan warga melakukan demo. Menyuarakan hak mereka. Selama tiga hari berturut-turut, 8-10 Februari 2021, warga mengadakan unjuk rasa di pintu masuk PT EUP. Tak hanya lelaki, ibu-ibu dan anak pun turun ke jalan. Mereka menyuarakan aspirasi. Aparat menjaga ketat, arus lalu lintas terhambat.

Aksi unjuk rasa hari pertama, aparat dan warga adu mulut. Sempat memanas. Namun, segera diredam. Mediasi juga dilakukan dengan manajemen perusahaan, dan minta perwakilan warga masuk. Tak ada kesepakatan. Hari kedua, unjuk rasa mulai memanas. Situasi tak terkendali. Warga dan aparat baku hantam. Hari ketiga, kericuhan memuncak. Polisi menangkap tiga warga: jono, Roni dan Eko. Polisi menetapkan Eko sebagai tersangka karena diduga memukul Danramil Sungai Kunyit, Kapten CZI Irman Herniman.
-



TOLONG - Warga Desa Sungai Limau berusaha menolong temannya yang diamankan aparat saat terjadi kericuhan di depan pintu masuk PT EUP, Rabu (10/2/2021). (Ya' M Nurul Anshory/Insidepontianak.com).

Mediasi dan Janji


Demo tiga hari membuat perwakilan manajemen PT EUP dari Jakarta, Edi didampingi HRGA PT EUP, Suhardi menyampaikan sikap kepada warga di depan pintu masuk perusahaan. Namun, soal pencemaran limbah dan kerusakan lingkungan, tidak ada penjelasan konkret.

Janji pihak perusahaan, pertama, PT EUP akan memenuhi tuntutan warga tentang penerimaan tenaga kerja lokal. Namun, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kedua, PT EUP akan memenuhi kebutuhan air bersih warga Desa Sungai Limau, dengan membuat sumur bor di dua titik. Ketiga, perusahaan akan membuat pintu air di sejumlah titik, berfungsi mengatur pasang surut air laut. Agar kolam dan parit warga tidak interupsi air laut.

Selagi menunggu sumur bor, mulai 11 Februari 20121, PT EUP memberikan dua truk tangki air bersih, 6.000 liter per hari, untuk dibagikan ke warga Desa Sungai Limau. Jika warga menjual kembali pemberian air bersih, pembagian air akan dihentikan.

Sementara terkait izin dan persoalan limbah, serta ancaman pidana kerusakan lingkungan sesuai undang-undang, pihak perusahaan masih bungkam. Upaya klarifikasi dan konfirmasi tidak dijawab.

Hingga berita ini diturunkan, manajemen perusahaan tidak menjawab draf pertanyaan yang diberikan oleh jurnalis Insidepontianak.com. Tidak ada penjelasan apa pun terkait permasalahan ini.

Komisi III Ditipu

-
Anggota Komisi III DPRD Mempawah melakukan sidak di PT Energi Unggul Persada (EUP) yang dianggap masyarakat mencemari lingkungan, (Ist)

Tak hanya membuat warga kecewa, pencemaran lingkungan yang terjadi, membuat Komisi III DPRD Mempawah, sangat kecewa. Sebelumnya, Komisi III DPRD Mempawah sudah turun ke lapangan, melakukan inspeksi mendadak di PT EUP pada awal bulan kemarin. Tapi, sidak itu hanya membuat DPRD kecewa. Anggota Dewan merasa ditipu manajemen PT EUP. Tim Komisi tidak menemukan apa pun dalam sidak waktu itu.

"Kami kecewa, karena rasanya kami ditipu oleh mereka. Dalam sidak kami tidak menemukan adanya limbah yang dianggap mencemari lingkungan. Tapi sepulang dari sidak, kami mendapat kiriman foto dan video dari warga, terkait limbah perusahaan itu," kataSubadnio, Anggota Komisi III DPRD Mempawah.

Subandio menduga, HRGA PT EUP yang bernama Suhardi, sengaja mengarahkan mereka ke lokasi-lokasi yang bersih saat itu. Sebab, mereka tidak tahu jika lokasi limbah perusahaan ada di sisi kiri areal PT EUP. Di belakang bangunan KCP dan WTP.

"Secara kasat mata, foto dan video yang saya terima itu adalah limbah. Tapi, apa dan bagaimana itu terjadi, kami belum tahu. Masyarakat menyampaikan, limbah itu ada di sebelah kiri areal perusahaan. Kami tidak dibawa ke situ. Makanya saat sidak tidak kami temukan," katanya.

Subandio mengatakan, kendati tak menemukan apa pun, dalam sidak itu mereka menyampaikan sejumlah keluhan masyarakat, terkait pencemaran lingkungan oleh limbah operasional PT EUP.

PT EUP berjanji menuntaskan masalah yang terjadi. Permintaan warga akan dipenuhi, diantaranya air bersih, penyerapan tenaga kerja lokal, ganti rugi tanam tumbuh yang tidak produktif akibat dampak operasional perusahaan, dan solusi penanganan banjir.

"Namun, perusahaan tidak bisa memenuhi satu permintaan masyarakat, yakni tentang kesehatan, di mana masyarakat Sungai Limau minta dibuatkan kartu BPJS," katanya.

Meski demikian, Komisi III mendesak perusahaan membuat program pengobatan gratis atau pembagian vitamin melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Subandio bercerita, Komisi III, juga dibawa ke penampungan akhir PT EUP. Dia menyaksikan sendiri, cairan yang keluar dari penampungan akhir, jernih dan tidak berbau sama sekali. Dia memastikan, kondisi itu berbeda dengan apa yang dia lihat dari kiriman foto dan video masyarakat.

-
BERDEBU -Tumbuhan yang ada di sekitar PT EUP dan perkampungan warga, dipenuhi debu dari polusi pabrik. (IP)



Usut Perizinan


Terjadinya konflik warga dan perusahaan terjadi, karena pengawasan pemerintah dianggap tak optimal, sehingga masyarakat dirugikan. Lingkungan warga tercemar. Aktivis lingkungan Agus Sutomo, menyayangkan sikap pemerintah yang tak responsif terhadap keluhan masyarakat.

Pemerintah dianggap tak mengawasi. Sebab, adanya kewajiban monitoring dan evaluasi per tiga bulan, temuan pencemaran lingkungan, seharusnya dapat dicegah dan diketahui lebih cepat.

Dia  mendorong pemerintah daerah, bersikap tegas dan memanggil perusahaan. Pemda mesti berikan tenggat waktu terhadap PT EUP. Sesuai aturan perundang-undangan, melakukan perbaikan dan menghitung kerugian masyarakat akibat pencemaran lingkungan.

“Harus ada kompensasi yang jelas dari perusahaan dan Pemkab kepada masyarakat. Jika sampai batas waktu tertentu tak bisa dilakukan, maka statusnya dapat dinaikkan dan dilakukan penyelidikan komperehensip melibatkan kepolisian,” ujarnya menegaskan.

Menyoal perizinan, Insidepontianak.com telah berupaya mengonfirmasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat, Adi Yani beserta kepala bidangnya, yang mengawasi dan mengevaluasi pencemaran lingkungan perusahaan PT EUP.

Mereka tak merespon. Padahal, tim penilaian Amdal Provinsi Kalbar, telah turun ke lokasi. Mereka memeriksa dan ambil beberapa sampel pekan kedua Februari 2021.

Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Kabid Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah, Sundari. Dia mengelak memberikan keterangan, karena menganggap bukan ranahnya. Pihaknya hanya dampingi tim dari provinsi saja.

"Bukan saya tidak mau, tapi semua kewenangan soal perizinan Amdal itu ada di provinsi," katanya.

Karenanya, Anggota Komisi III, DPRD Mempawah, Subandio minta dengan tegas agar Komisi Penilaian Amdal segera memaparkan secara gamblang, hasil pemeriksaan kepada warga Desa Sungai Limau, Pemda dan Komisi III DPRD Mempawah.

Mereka wajib tahu, apakah PT EUP mencemari lingkungan atau tidak. "Kami harus mendapat jawaban pasti, apa sebetulnya izin-izin yang sudah dikantongi (PT EUP) selama ini. Termasuk hasil sidak mereka kemarin," katanya.

Apa yang diminta Subandio, selaras dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pembentukan Komisi Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Pada Pasal 5 ayat 1 huruf (d) menyebutkan, Komisi Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Provinsi bertanggungjawab penuh terhadap hasil penilaian yang mereka lakukan.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Komisi Penilaian Amdal Provinsi Kalbar harus menuntaskan masalah konflik antara warga dan PT EUP, dengan menyampaikan secara terbuka hasil peninjauan mereka di lapangan.

Tindak Secara Hukum

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Surianyah mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan kepolisian menindak lanjuti keluhan masyarakat, terhadap dugaan pencemaran limbah PT EUP.

“Apabila terjadi pencemaran air, tanah dan menyebabkan rusaknya lingkungan, terganggunya habitat dan matinya ternak, maka harus segera dilakukan penindakan,” tegas Surianyah.

Legislator Partai Gerindra berpendapat, kondisi pencemaran lingkungan di PT EUP telah membuktikan terjadi kejahatan terhadap lingkungan, dan harus dilakukan penindakan secara hukum.

Ia menegaskan, secara umum, pencemaran lingkungan akibat beroperasinya perusahaan telah menyalahi Undang-Undang Lingkungan Hidup. Sebab, setiap perusahaan yang diberi izin operasional, wajib melakukan pengelolaan lingkungan dan melaksanakan Amdal. Salah satunya, menyiapkan Instalasi Pengelola Air Limbah (IPAL).

“Ini harus dilihat, apakah IPAL tersebut berfungsi dengan baik atau tidak? Apakah pihak perusahaan tidak membuat IPAL sesuai dengan studi Amdal yang dilakukan? Atau, memang terjadi kesalahan di dalam mendesain IPAL yang diperlukan,” ujarnya.

Dinas Lingkungan Hidup biasanya memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Mereka bisa melakukan penyidikan. Bila diperlukan, meminta kepolisian menindaklanjutinya.

Sejatinya, setiap orang atau perusahaan berhak memperoleh kemajuan, kesejahteraan, kemakmuran, atau apa pun namanya. Tapi, bila hak itu melanggar kepentingan hajat hidup orang lain, penolakan adalah jawabannya.

Karenanya, mematuhi aturan dan hajat hidup orang lain, adalah kewajiban dan jawaban paripurna, dalam menjalankan suatu usaha. (Yak Anshory/Andi Ridwahsyah)

 

https://www.youtube.com/watch?v=45I2f0S8egI

Editor: Andriadi Perdana Putra

Tags

Terkini

Bangunan Mangkrak RS Untan 8 Lantai Menua Dimakan Api

Selasa, 30 Agustus 2022 | 21:00 WIB

PT EUP di Pusaran Mafia Minyak Goreng Sawit

Kamis, 21 April 2022 | 12:01 WIB

Sukiryanto Tarik NU Dalam Pusaran Politik

Kamis, 14 April 2022 | 05:32 WIB

Kartel Minyak Goreng di Lumbung Sawit

Senin, 24 Januari 2022 | 06:00 WIB

Banjir Sintang dan Kebohongan Pemerintah

Senin, 20 Desember 2021 | 12:29 WIB

Perlawanan CU Lantang Tipo terhadap OJK

Selasa, 12 Oktober 2021 | 07:00 WIB

Bagi-bagi Kue Kekuasaan Ala Gubernur Sutarmidji

Jumat, 3 September 2021 | 07:38 WIB

Penerbitan IMB Mega Lavender Cacat Prosedur

Rabu, 28 April 2021 | 09:36 WIB

PT EUP (Dapat) Terancam Pidana Kerusakan Lingkungan

Selasa, 23 Februari 2021 | 15:28 WIB
X