• Selasa, 28 Juni 2022

PP Muhammadiyah Menilai Ada Problem Hukum dan HAM dalam Kasus Tambang Desa Wadas Purworejo

- Rabu, 27 April 2022 | 16:07 WIB
Desa Wadas
Desa Wadas

JAKARTA, insidepontianak.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah.menilai rencana proyek penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo memiliki problem hukum dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Kesimpulan itu didasari kajian mendalam Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) dan Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat
Muhammadiyah.

Kesimpulan LHKP dan MHH PP Muhammadiyah didukung pendapat Tim Peneliti Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Mereka melakukan observasi lapangan serta diskusi kelompok terumpun dengan warga dan pemangku kepentingan. Hasilnya, mereka menemukan problem hukum dalam penetapan proyek penambangan batu andesit di Desa Wadas.

Problem pertama, pertambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo tidak termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener di Desa Bener.

Lokasi PSN Bendungan Bener dan Desa Wadas, terpisah jarak sekitar 10 kilometer. Desa Wadas dimasukkan dalam skema PSN hanya karena batuannya akan ditambang untuk material pembangun bendungan.

“Terindikasi secara meyakinkan berdasarkan analisa pakar di bidang
terkait memiliki problem hukum dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sejak tingkat perencanaan hingga pembebasan tanah,” begitu bunyi laporan LHKP dan MHH Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Kedua lembaga ini menyimpulkan, penentuan lokasi pertambangan tidak melibatkan aspirasi warga Desa Wadas dalam mempertahankan kualitas ruang hidup, sumber mata air, biodiversitas lokal dan ketahanan pangan.

Masyarakat Desa Wadas mayoritas petani yang bergantung pada alam. Penambangan batu di desa wadas dipastikan akan merusak sumber mata air yang menjadi tulang punggung pertanian.

Indikasi problem hukum dan pelanggaran HAM lainnya adalah penetapan izin pembangunan bendungan yang dijadikan satu dengan izin penambangan.

“Izin penambangan batu di Desa Wads dimasukkan dalam skema pengadaan tanah untuk ‘kepentingan umum’. Sebagaimana tercakup pada proyek
pembangunan bendungan. Padahal aktivitas ekstraksi merupakan ‘kepentingan usaha’ atau komersial.”

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) dan Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah mendorong pemerintah dan kepolisian merespon aspirasi warga Desa Wadas dengan menghentikan kontra-narasi di media sosial.

Kontra narasi dan merespon aspirasi dengan cara-cara kekerasan akan merugikan warga Desa Wadas dalam memperjuangkan hak hidup mereka.

Pemerintah juga didesak memitigasi secara serius, akuntabel, transparan, independen, dan profesional terkait dampak degradasi kualitas lingkungan hidup dan potensi kebencanaan yang diakibatkan oleh Proyek Strategis Nasional di seluruh Indonesia. (*)

 

Editor: Haksoro

Tags

Terkini

Polda Jambi Gelar Pelatihan Investigasi Karhutla

Minggu, 26 Juni 2022 | 20:37 WIB
X