• Minggu, 25 September 2022

BI Sebut Dampak Ekonomi dari Pembangunan IKN Sudah Terasa di Kaltim

- Minggu, 14 Agustus 2022 | 20:02 WIB
Kepala Bank Indonesia Provinsi Kaltim Ricky Perdana Gozali.  (Antara)
Kepala Bank Indonesia Provinsi Kaltim Ricky Perdana Gozali. (Antara)

SAMARINDA, insidepontianak.com - Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur atau Kaltim menyebut dampak pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah terasa di provinsi itu, terutama dari sisi ekonomi.

"Survei khusus untuk menghitung dampak pembangunan IKN di Kaltim memang belum kami lakukan, pihak lain juga belum melakukan, namun dampak ekonomi secara umum sudah bisa kita rasakan," ujar Kepala BI KPw Provinsi Kaltim Ricky Perdana Gozali di Samarinda, Minggu (14/8/2022).

Dampak yang sudah bisa dirasakan itu antara lain investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pendukung IKN berups Bendungan Sepaku-Semoi di Kecamatan Sepaku yang hingga kini masih berlanjut.

Pembangunan proyek ini melibatkan banyak tenaga kerja, sehingga dampak lain dari proyek ini antara lain kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan utama sehari-sehari pun turut dirasakan oleh warga setempat karena produk warga lokal dibeli oleh pekerja.

Hal yang perlu diwaspadai mendatang adalah ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya, karena pembangunan di IKN membutuhkan ribuan pekerja, sehingga jika tidak diimbangi dengan kecukupan kebutuhan pokok, maka bisa menyebabkan inflasi tinggi.

Baca Juga: IKN Nusantara Diharapkan Beri Efek Luas kepada Masyarakat

"Saat ini saja, baru dilakukan pembangunan infrastruktur pendukung IKN, Kaltim sudah mengalami inflasi, itu karena kita memang belum siap, makanya kita optimalkan peran TPID (tim pengendali inflasi daerah) agar inflasi dapat dikendalikan," ujarnya saat Temu Media dua hari sebelumnya.

Dalam upaya mengendalikan inflasi, ia mengapresiasi Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota, karena telah menguatkan kerja sama melalui kesepakatan 'government to government's (G2G) dan 'Business to Business' (B2B).

Di tingkat G2G (pemerintah dan pemerintah), telah ditandatangani kesepakatan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Bali untuk kerja sama perdagangan.

Sedangkan di tingkat B2B (bisnis dan bisnis), Perumda Varia Niaga Samarinda yang merupakan BUMD di Kota Samarinda, telah melakukan kerja sama perdagangan dengan beberapa mitra bisnis untuk mendatangkan komoditas beras, gula, minyak goreng, dan daging ayam ras.

Halaman:

Editor: Haksoro

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Mau Tahu Tanda-tanda BSU Sudah Cair, Cek di Link Ini

Jumat, 16 September 2022 | 15:37 WIB

Nasabah Asuransi Prudential Marah, Uang Tak Kembali

Kamis, 15 September 2022 | 15:55 WIB
X