• Senin, 8 Agustus 2022

KTM WTO Perpanjang Moratorium Pengenaan Bea Masuk E-Commerce hingga 2024

- Senin, 27 Juni 2022 | 21:30 WIB
Lampu lalu lintas menyala merah di depan kantor pusat WTO di Jenewa, Swiss pada 10/2/2019.  (Antara/Reuters)
Lampu lalu lintas menyala merah di depan kantor pusat WTO di Jenewa, Swiss pada 10/2/2019. (Antara/Reuters)

JAKARTA, insidepontianak.com – Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia atau disingkat KTM WTO ke-12 menyepakati untuk masih membebaskan bea masuk perdagangan elektronik atau e-commerce lintas negara paling lama hingga Maret 2024. Itu artinya perdagangan berbasis digital lintas negara saat ini masih bebas pajak.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono dalam media briefing secara daring yang dipantau di Jakarta, Senin (27/6/2022), mengungkapkan moratorium pengenaan bea masuk perdagangan elektronik atau e-commerce akan diperpanjang hingga KTM WTO ke-13 yang akan digelar akhir tahun depan.

Menurut Djatmiko ada kesepakatan bea masuk untuk perdagangan elektronik atau e-commerce akan diperpanjang hingga KTM WTO ke-13 bulan Desember tahun depan. Setelah itu, jika tidak ada kesepakatan ataupun keputusan lain, maka moratorium ini akan berakhir di Maret tahun 2024.

Djatmiko menjelaskan, sebenarnya sejumlah negara berkembang anggota WTO menginginkan agar bea masuk e-commerce diterapkan agar bisa menjadi salah satu sumber fiskal negara.

Baca Juga: Banyak Produk Murah Dari China Di E-Commerce, Apindo Geram

"Dengan kondisi perekonomian seperti saat ini sepertinya moratorium ini tidak perlu diperpanjang. Karena seperti contoh ada beberapa negara berkembang mereka masih sangat tergantung dari pengenaan pajak bea masuk yang mereka terapkan," kata Djatmiko.

Namun dengan adanya moratorium, kata dia, negara-negara berkembang tidak bisa mendapatkan keuntungan dari perdagangan berbasis digital lintas negara.

Djatmiko menjelaskan perdagangan elektronik atau e-commerce telah diberikan ruang yang bebas sejak tahun 1998 untuk berkembang. Oleh karena itu menurut Djatmiko, perlu ada regulasi baru yang mengatur transaksi elektronik bukan hanya pada pengenaan bea masuk, tapi juga pengelolaannya.

"Tentu di luar dari sisi perspektif fiskal, ada hal lain juga seperti aspek dari penata kelolaan e-commerce itu. Tapi dengan adanya moratorium ini jadi agak sulit untuk mengetahui statistik, mengetahui pola di sektor e-commerce baik konsumen maupun produsen, sektornya dan sebagainya. Itu agak sulit karena jadi terkendala dengan adanya moratorium," kata Djatmiko.

Baca Juga: Di Tengah Pandemi Covid-19 Sistem E-Commerce Jadi Solusi bagi Pelaku UMKM

Halaman:

Editor: Haksoro

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X