• Senin, 8 Agustus 2022

PMN Non Tunai Perumnas Sangat Diperlukan untuk Dukung Program Sejuta Rumah

- Senin, 27 Juni 2022 | 21:13 WIB
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto.  (Antara)
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto. (Antara)

JAKARTA, insidepontianak.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai penyertaan modal negara atau PMN non tunai untuk Perum Perumnas sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan hunian bagi masyarakat, sekaligus mendukung program sejuta rumah.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan, dengan PMN non tunai Perum Perumnas tentu akan mendorong Perumnas lebih meningkatkan pembangunan rumah untuk masyarakat dan mendukung program sejuta rumah.

Menurut dia, Perumnas dapat memanfaatkan lahan yang ada di kementerian/lembaga serta yang termasuk dalam pengelolaan Kementerian Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk itu, ujar dia, Kementerian PUPR berharap Perum Perumnas dapat melakukan analisis lokasi pembangunan dan prospek pasar serta desain bangunan sehingga menarik masyarakat untuk menghuni rusun yang akan dibangun.

Menurut Iwan, peran Perum Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat sangat dibutuhkan. Selain itu, Perum Perumnas juga memiliki pengalaman dalam pengembangan kawasan sebagai lokasi hunian masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

"Kerja sama antara Kementerian PUPR dengan Perum Perumnas dalam PMN Non Tunai ini bisa berupa pemanfaatan lahan dari kementerian dan lahan miliki Perum Perumnas sendiri. Namun perlu ada kepastian mengenai prospek pembangunan serta memerlukan persetujuan dari Menteri PUPR berdasarkan perencanaan dari Perum Perumnas," terangnya dalam keterangan sambutan FGD Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai Perum Perumnas di Jakarta, Senin (27/6/2022).

Baca Juga: Kemenkeu Berikan PMN kepada BUMN Rp369,17 Triliun hingga 2021

Iwan mengemukakan bahwa proses PMN Non Tunai Perum Perumnas ini ditargetkan bisa selesai bulan Juni dan segera disampaikan ke Menteri PUPR mengenai perkembangan di lapangan.

Ia berpendapat bahwa hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan adalah lahan yang ada benar-benar clean and clear, serta memastikan bahwa lahan yang akan digunakan Perum Perumnas tidak ada rencana pemanfaatan oleh pihak internal Kementerian PUPR misalnya untuk pembangunan kantor baru maupun pengembangan unit kerja yang ada.

"Perum Perumnas perlu memberi pandangan dan berapa lokasi yang dibutuhkan serta analisis lokasi, kelompok sasaran serta prospek pengembangannya. Kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam PMN Non Tunai Perum Perumnas ini," terangnya.

Halaman:

Editor: Haksoro

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X