• Senin, 8 Agustus 2022

Menkeu Sri Mulyani Cari Waktu Tepat untuk Terapkan Pajak Karbon

- Senin, 27 Juni 2022 | 16:34 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat ditemui usai Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Senin (27/6/2022).  (Antara)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat ditemui usai Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Senin (27/6/2022). (Antara)


JAKARTA, insidepontianak.com - Pemberlakuan pajak karbon yang awalnya direncanakan akan diterapkan pada Juli 2022 ditunda demi menyempurnakan peraturan pendukung pemberlakuan pajak tersebut di tengah risiko global.

Namun demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku sedang mencari waktu yang tepat untuk menerapkan pajak karbon tersebut sehubungan adanya gejolak di sektor energi saat ini.

Menurut Sri Mulyani pihaknya harus mengkalkulasi mengenai penerapan pajak karbon tersebut agar tetap positif untuk ekonomi Indonesia, terutama untuk diversifikasi energi nantinya.

Pada saat yang sama, Sri Mulyani juga menegaskan pemerintah sedang mengatasi ketidakpastian yang berasal dari global, terutama harga-harga energi yang sedang bergejolak.

Adapun saat ini Eropa dan Rusia sedang memberhentikan pasokan gas, bahkan menggunakan batu bara lebih banyak.

Baca Juga: Pemerintah Sempurnakan Peraturan Pendukung, Penerapan Pajak Karbon Kembali Ditunda

Menurut Bendahara Negara tersebut hal-hal seperti kondisi yang sedang dialami Eropa maupun Rusia itu harus dikalkulasikan secara sangat hati-hati terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut energi, termasuk di dalamnya pajak karbon.

"Kami akan terus rumuskan, peraturan dan regulasi tetap kami susun," ungkapnya saat ditemui usai Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Senin (27/6/2022).

Ia menjelaskan penyusunan aturan implementasi pajak karbon sangatlah penting dilakukan lantaran perubahan iklim adalah kekhawatiran bagi dunia dan terutama bagi Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menambahkan, penerapan pajak karbon akan memperhatikan kondisi ekonomi sehingga bukan semata-mata permasalahan penerimaan negara.

"Ini permasalahan ekosistem, pokoknya kami perhatikan kesiapan keseluruhan ekosistemnya terlebih dahulu," ujar Suahasil.

Ia menjelaskan pemerintah saat ini sedang menyiapkan berapa besaran karbon yang bisa diemisikan per sektor ekonomi barulah kemudian akan dibuat pasar karbonnya, sehingga perusahaan penghasil emisi bisa mencari karbon kredit di pasar tersebut.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Sebut Dinamika Global Tantangan Capai Target Presidensi G20

Editor: Haksoro

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X