• Minggu, 14 Agustus 2022

Pemerintah Sempurnakan Peraturan Pendukung, Penerapan Pajak Karbon Kembali Ditunda

- Jumat, 24 Juni 2022 | 21:15 WIB
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu .  (Antara)
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu . (Antara)


JAKARTA, insidepontianak.com – Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah terus menyempurnakan instrumen pajak karbon atau carbon tax di tengah risiko global yang ada dengan mematangkan peraturan pendukung pemberlakuan pajak karbon.

Menurut Febrio, peyempurnaan instrumen pajak karbon atau carbon tax dilakukan bersama dengan seluruh kementerian/lembaga terkait termasuk Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

Proses penyempurnaan peraturan pendukung pajak karbon atau carbon tax tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh aspek terkait, termasuk pengembangan pasar karbon, pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC), kesiapan sektor, dan kondisi ekonomi.

Ia menjelaskan proses pematangan skema pasar karbon termasuk peraturan teknisnya, yang sistemnya akan didukung oleh pajak karbon atau carbon tax, masih membutuhkan waktu.

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan pajak karbon atau carbon tax yang awalnya direncanakan akan diterapkan pada Juli 2022.

Kendati begitu, Febrio menegaskan pajak karbon akan tetap dikenakan pertama kali pada badan yang bergerak di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dengan mekanisme pajak yang mendasarkan kepada batas emisi di tahun 2022 sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Baca Juga: Kemenkeu: Proyeksi Bank Dunia Tunjukkan Ketangguhan Ekonomi Indonesia

"Pajak karbon diharapkan dapat mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon," ucap dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (24/6/2022).

Selain itu, ia menyebutkan pemerintah juga tetap menjadikan penerapan pajak karbon pada tahun 2022 sebagai capaian strategis (deliverables) yang menjadi contoh dalam pertemuan tingkat tinggi G20.

Sebagai bagian dari deliverables ini, pemerintah juga mendorong berbagai aksi mitigasi perubahan iklim lainnya, di antaranya melalui mekanisme transisi energi (Energy Transition Mechanism/ETM).

Mekanisme tersebut di satu sisi memensiunkan dini PLTU batu bara (phasing down coal) dan di sisi lain mengakselerasi pembangunan energi baru dan terbarukan (EBT) dengan tetap mempertimbangkan dampak sosial dan ekonominya.

Baca Juga: Kemenkeu Berikan PMN kepada BUMN Rp369,17 Triliun hingga 2021

Editor: Haksoro

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Tablet Oppo Pad Air Akan Segera Dirilis di Indonesia

Kamis, 11 Agustus 2022 | 21:36 WIB
X